“Saya mempertanyakan, permasalahan ini apakah terkait data yang salah atau political will yang belum optimal?” ungkapnya.
Menurutnya data yang berbeda tersebut menjadi sumber masalah. Sedikitnya slot PPPK yang dimiliki Pemprov Jateng juga belum disertai by name by address. Hal tersebut, lanjutnya, memberi celah terjadinya kecurangan.
“Jangan sampai nantinya yang prioritas pertama belum diangkat, tapi yang diangkat justru yang masuk prioritas kedua atau yang lain,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut.
Dia mendorong pengangkatan guru honorer yang masuk prioritas pertama diselesaikan dahulu. Terlebih sejumlah masalah sudah timbul di lapangan. Seperti adanya intimidasi oleh yayasan, banyak guru dirumahkan, hingga dinolkan jam mengajarnya oleh yayasan.
Dalam audiensi dengan Komisi E DPRD Jateng, Sekretaris Disdikbud Jateng Suyanta mengatakan, sebanyak 5.748 guru tersebut merupakan calon guru PPPK yang sudah lolos seleksi dan menunggu penempatan. Ribuan guru honorer tersebut ingin mendapatkan kepastian penempatan lantaran sebagian mengalami permasalahan dan terancam pendapatannya.
“FGPPNS Jateng ini ingin segera ditempatkan. Namun penempatan kan ada jadwalnya, tidak serta merta langsung,” katanya.
Pihaknya berjanji mendiskusikan masalah tersebut dengan sejumlah pihak. (*)
editor: ricky fitriyanto
