BLORA, beritajateng.tv – Puluhan warga Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, yang tergabung dalam Paguyuban Soko Kali Joyo (SKJ) bakal menggelar audensi dengan DPRD Blora terkait kejelasan ganti untung pembebasan lahan akibat pembangunan Bendungan Nasional Cabean, Kamis, 6 Februari 2025.
Ketua paguyuban SKJ, Sigit, menyebut pihaknya hendak menuntut dampak sosial akibat pembangunan bendungan tersebut.
BACA JUGA: Peringati Seabad Pramoedya Ananta Toer di Blora, Menteri Kebudayaan Fadli Zon: Karyanya Mendunia
Selain itu, lanjutnya, termasuk akses jalan Dukuh Kalisoko ke kantor Desa Karanganyar serta kejelasan pemotongan sepadan sungai sepanjang 50 meter. Pihaknya menilai proses pembebasan lahan belum berjalan adil dan transparan.
“Kami hanya meminta hak kami sebagai warga terdampak. Banyak dari kami yang nantinya akan kehilangan tanah tetapi hingga kini belum ada solusi yang adil dari pihak terkait,” tutur Sigit.
BACA JUGA: Sebulan Makan Bergizi Gratis di Blora, Siswa Request Menu Ayam Geprek
Sementara itu, Sutikno, humas SKJ, menambahkan bahwa masyarakat berharap DPRD Blora dapat menjadi jembatan dalam menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan Bendungan Cabean ini.
“Kami ingin ada kejelasan dan kepastian. Jangan sampai kami sebagai warga kecil justru dikorbankan demi proyek besar ini,” ujar Sutikno.
BACA JUGA: Baru! Peluncuran Aplikasi Sigarda Bermuatan Cagar Budaya di Blora
Di lain sisi, Ketua DPRD Blora, Mustopa, membenarkan bahwa hari ini berlangsung audensi dengan Paguyuban Soko Kali Joyo yang merupakan kumpulan warga terdampak Bendungan Cabean.
“Iya, hari ini ada audiensi, dari Paguyuban Soko Kali Joyo, nanti akan kami temui guna menampung aspirasi warga,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
