SEMARANG, beritajateng.tv – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Muhammad Haris, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memverifikasi ulang 13 ribu dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dibangun tetapi belum beroperasi.
Dia menilai verifikasi perlu untuk memastikan fasilitas tersebut layak digunakan. Di mana anggaran publik yang telah keluar tidak sia-sia.
Haris mengatakan, pembangunan satu dapur MBG membutuhkan dana sekitar Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar. Besarnya anggaran tersebut menjadi alasan perlunya evaluasi. Terutama untuk menentukan kelayakannya sebelum mulai melayani penerima manfaat.
“Karena itu menyangkut dana publik, dana masyarakat. Kalau satu dapur misalnya Rp1,5 miliar atau sampai Rp2 miliar, itu sudah berapa triliun itu. Besar sekali,” kata Haris saat ditemui di Hotel Grasia Semarang, Sabtu, 10 Oktober 2026.
Karena itu, kata dia, pemerintah perlu memastikan fasilitas yang sudah tersedia dapat dimanfaatkan apabila memenuhi persyaratan operasional.
BACA JUGA: Korban Keracunan MBG di Jawa Tengah Tembus 13 Ribu dalam Sebulan, Satgas Daerah Kini Bisa Inspeksi SPPG
DPR Usul Atur Ulang Penerima Manfaat
Haris mengusulkan agar BGN mempertimbangkan pengaturan ulang jumlah penerima manfaat di dapur MBG yang telah beroperasi.
Dengan skema tersebut, ucap dia, sebagian penerima manfaat dapat dialihkan ke dapur lain yang sudah selesai dibangun tetapi belum digunakan.
Haris mengatakan, langkah tersebut bisa menjadi salah satu cara untuk mengoptimalkan fasilitas yang sudah tersedia.
BACA JUGA: Hasil Lab Penyebab Keracunan MBG di Blora, Beda Versi Pemprov Jateng dan Pemda
Akan tetapi, pengoperasian dapur MBG tetap perlu berdasar pada hasil verifikasi kelayakan.
“Harapan kami 13 ribu dapur MBG yang belum operasional ini juga nanti ada verifikasi. Kalau memang layak, tahun 2027 harus bisa operasional,” ucap dia.
Haris mengatakan, jumlah penerima manfaat MBG yang sudah berjalan bisa berbagi dengan jatah SPPG lain yang sudah siap berjalan.
BACA JUGA: Emil Audero, Tinggalkan Klub Taipan Indonesia, Relakan Liga Champions
Menurut dia, skema itu memungkinkan penambahan dapur operasional. Tentunya tanpa harus mengabaikan pemerataan penerima manfaat.
“Kalau misalnya 3.000 penerima manfaatnya bisa kurangi 2.000. Lalu sisanya bisa berbagi ke dapur-dapur lain yang sudah jadi yang sekarang belum operasional itu,” bilang Haris.
MBG Prasmanan Layak Uji Coba
Selain mengevaluasi kesiapan dapur, Haris mendukung uji coba penyajian MBG dengan sistem prasmanan. Metode ini dia nilai berpotensi menjadi alternatif. Hal itu, kata dia, karena makanan dapat tersaji dalam kondisi hangat.
Meski demikian, Haris menilai penerapan sistem prasmanan perlu melihat hasil uji coba terlebih dahulu. Jika pelaksanaannya dapat baik dan sesuai dengan kondisi daerah, metode tersebut dapat jadi pertimbangan untuk penerapannya lebih luas.
“Kalau memang ini bagus, makanan masih hangat. Kemudian anak-anak antusias dengan program ini, saya kira enggak ada salahnya ini kita lanjutkan,” ucap dia.
BACA JUGA: Jokowi Pamer KTA PSI, Pengamat Undip: Unjuk Diri Masih Berpengaruh, Ancang-ancang Menuju Pemilu 2029
Haris juga menilai sistem prasmanan menjadi salah satu opsi yang bisa dapat pertimbangan dalam upaya menangani persoalan keracunan makanan dalam program MBG.
Akan tetapi, metode penyajian tersebut tetap perlu dengan dukungan pengolahan, penyimpanan, dan kebersihan makanan yang sesuai standar keamanan pangan.
Menurut Haris, evaluasi terhadap hasil uji coba perlu untuk menentukan kesesuaian sistem prasmanan dengan kebutuhan pelaksanaan MBG.
Sementara itu di Jawa Tengah, MBG prasmanan telah ada uji coba di beberapa kota dan kabupaten. Di antaranya Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Grobogan, Rembang, Pekalongan, Pemalang, Batang, Sragen, Kudus, dan Jepara.
Uji coba tersebut mulai pada 5-16 Oktober 2026. (*)
Editor: Diaz A Abidin
