SEMARANG, beritajateng.tv – Prajurit TNI Kodam VI/Diponegoro di Jawa Tengah tidak hanya harus menjaga keamanan wilayah namun juga bisa menjadi garda terdepan dalam melindungi masyarakat dari penipuan keuangan, pinjaman online ilegal, hingga judi daring bersama OJK.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Tengah bersama Kodam IV/Diponegoro membekali sekitar 8.500 prajurit dengan edukasi pencegahan kejahatan keuangan. Program ini sekaligus menyiapkan Babinsa agar bisa menyebarkan pengetahuan tersebut kepada warga di desa binaan.
Edukasi berlangsung secara luring di Semarang dan daring pada Rabu (18/11). Pesertanya mencakup jajaran komandan hingga anggota satuan, mulai dari Danrem, Dandim, Danramil, Denpom, hingga Babinsa di seluruh Jawa Tengah.
Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, mengatakan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan prajurit Kodam VII/Diponegoro harus di imbangi pemahaman mengenai risiko dan perlindungan konsumen.
Menurutnya, penipuan keuangan dapat menyasar siapa saja, termasuk orang yang sudah mengenal berbagai modus kejahatan. Karena itu, masyarakat perlu lebih cermat sebelum melakukan transaksi atau menerima tawaran keuangan.
BACA JUGA: Jalan Nasional Kaligawe Ditinggikan, Dewan Khawatir Permukiman Warga Jadi Tergenang Banjir
“Siapa pun dapat menjadi sasaran penipuan, termasuk mereka yang sudah memahami modusnya. Karena itu, kita perlu tetap waspada, tidak terburu-buru mengambil keputusan, dan memastikan setiap tawaran atau layanan keuangan memenuhi prinsip Legal dan Logis,” ujar Hidayat.
Ia menilai anggota TNI, terutama Babinsa, memiliki posisi strategis untuk memperluas edukasi tersebut. Kedekatan Babinsa dengan masyarakat di wilayah binaan dapat membantu warga mengenali modus penipuan dan mengetahui cara melaporkannya.
Hidayat juga menyoroti hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026. Indeks literasi keuangan Jawa Tengah tercatat 72,83 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 95,59 persen.
Terdapat selisih 22,76 poin persentase antara kedua indeks tersebut. Artinya, akses masyarakat terhadap layanan keuangan masih lebih tinggi dibandingkan tingkat pemahaman mereka dalam menggunakan layanan tersebut.





