Perlambatan ekonomi juga ikut memberi tekanan. Berdasarkan data yang Pemkot Semarang sampaikan, pertumbuhan ekonomi turun dari 5,61 persen pada kuartal I menjadi 5,29 persen pada kuartal II 2026.
Belanja Tak Mendesak Mulai Direm
Rasionalisasi kemudian mengarah pada belanja yang masih dapat pemkot tunda. Pemkot Semarang mulai mengetatkan perjalanan dinas ASN serta belanja operasional seperti alat tulis kantor (ATK) dan makan-minum.
Pengadaan barang yang belum mendesak juga menjadi sasaran penyesuaian. Di antaranya pengadaan kendaraan dinas dan sejumlah peralatan elektronik.
Pemerintah juga menunda proyek fisik yang belum masuk tahap lelang dan perkiraannya tidak dapat selesai hingga akhir tahun anggaran.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa Pemkot Semarang memilih mengerem belanja sebelum persoalan kas berkembang menjadi kewajiban yang tidak mampu membayar.
Dengan kata lain, pemerintah tidak hanya mengejar realisasi program. Kemampuan membayar setiap kewajiban juga menjadi pertimbangan dalam menentukan program yang tetap berjalan.
Meski melakukan rasionalisasi, Pemkot Semarang memastikan penyesuaian anggaran tidak menyasar kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.
Belanja pegawai tetap menjadi prioritas. Begitu pula proyek pembangunan yang sudah memiliki kontrak dan sedang berjalan.
Kebijakan ini menjadi penting untuk mencegah rasionalisasi anggaran justru mengganggu pelayanan publik atau menghentikan proyek yang sudah memiliki kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga.
Handi menegaskan pemerintah ingin memastikan APBD tidak hanya terlihat sehat di atas kertas, tetapi juga mampu memenuhi seluruh kewajiban hingga tutup tahun.
“Dengan langkah ini, struktur APBD 2026 tetap sehat dan seluruh kewajiban keuangan Pemkot Semarang dapat terpenuhi secara tuntas hingga akhir tahun,” pungkasnya. (*)
