“Pakuwon dari dulu memiliki komitmen untuk melakukan perbaikan yang terjadi di area pekerjaan Pakuwon. Perbaikannya juga tidak cuma satu kali, tetapi selama proyek itu berjalan dan tidak asal menempel, melainkan sesuai standar teknis,” kata Ferry.
Dinas Tata Ruang juga menyebut perbaikan memiliki mekanisme garansi. Dengan demikian, warga masih memiliki ruang untuk meminta perbaikan kembali apabila kerusakan muncul setelah pekerjaan berjalan.
Pakuwon bahkan tetap bersedia menangani kerusakan yang di temukan setelah 17 Agustus 2026 selama kerusakan tersebut berkaitan dengan aktivitas proyek.
Proyek Belum Masuk Tahap Pembangunan Gedung
Di tengah munculnya keluhan warga, Dinas Tata Ruang menegaskan bahwa aktivitas Pakuwon di kawasan tersebut saat ini belum masuk tahap pembangunan gedung.
Ferry menjelaskan izin yang pemerintah kota terbitkan baru mencakup penataan atau pematangan lahan. Sementara Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk pembangunan belum terbit.
“Pakuwon ini izinnya yang sudah kami keluarkan baru untuk penataan lahan. Jadi belum melakukan pembangunan. Kami juga belum mengeluarkan PBG. Saat ini masih perbaikan kondisi fisik di lapangan,” ujarnya.
Kondisi ini membuat pengawasan pemerintah terhadap aktivitas pematangan lahan menjadi krusial. Terlebih, pekerjaan proyek sudah menimbulkan keluhan dari warga yang tinggal berdekatan dengan lokasi. (*)
