Pemkab Komitmen Wujudkan Blora Jadi Kabupaten Layak Anak

Pemkab Komitmen Wujudkan Blora Jadi Kabupaten Layak Anak

BLORA, 21/6 (BeritaJateng.tv) – Empat kali menyandang predikat Blora Kabupaten layak anak (KLA) jenjang pratama, Pemerintah Kabupaten Blora akan terus membenahi kekurangan dan meingkatkan ke jenjang madya.

Namun demikian banyak kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Blora untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi.

Bupati Blora H.Arief Rohman saat mengikuti evaluasi KLA di Semarang melalui zoom meeting, akan terus berkomitmen menjadikan Blora KLA.

“Untuk menjadi KLA kami sudah sowan ke bu Mentri PPA agar Kabupaten Blora menjadi Kabupaten yang ramah layak terhadap anak, dan Perempuan, serta disabilitas,” kata Mas Arief sapaan akrabnya.

KLA ini tambah Mas Arief, sudah ada Perdanya yakni Perda Nomor 3 Tahun 2017, dan Pemkab Blora akan menindaklanjutinya dengan Perbub dan lainya.

“2022 anggran kita naikan10 kalilipat, disamping APBD, ada CSR, Basnas dan lain lain, ” tuturnya.

Untuk menunjang KLA, lanjunya, tim Penggerak PKK juga mendukung turun ke desa ikut berperan aktif mendata dan membentuk form anak, generasi remaja ditingkat desa.

“Untuk fasilitas ramah anak di Blora juga sudah kita adakan, di alun alun, di Kridosono, Tirtonadi dan Edupark. Kita juga instruksikan seluruh OPD, Dinas Pendidikan untuk mendata dan memberikan bea siswa kepada anak putus sekolah, untuk bisa melanjutkan sekolah maupun kuliah. Karena kita sudah MoU dengan 42 perguruan tinggi negeri maupun swasta,” jelasnya.

Namun demikian dalam evaluasi KLA oleh Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan Ciput Eka Purwianti, S.Si. MA. masih ada beberapa berkas yang belum di Uplaod.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mahbub Djunaedi mengatakan selama empat tahun berturut turut ini Pemkab menyandang predikat KLA jenjang muda, di 2021 tahap penilaian berharap naik ke jenjang muda.

“Upaya yang dilakukan oleh Pemkab mulai dari regulasinya, pelaksanaanya, aplikasinya maupun evaluasinya kita coba bersinergi, karena ini melibatkan banyak stekholder di OPDnya maupun lintas sektoral,” kata Mahbub.

“Kami juga akan mengevaluasi tiga bulan sekali, dimana kegiatan yang mempunyai dampak ke penilaian, kita bisa evaluasi kalau yang kurang kita akan tingkatkan,” imbuhnya.

Mengenai banyaknya berkas yang belum diuplaod di aplikasi Kepala Dinas Sosial P3A Blora Indah Purwaningsih menjelaskan adanya sejumlah kendala yang dialaminya.

“Memang begini, pertanyaanya itu sangat sangat banyak, waktunya juga terbatas. Biasanya kalau kita mau memguplaod itu kan kendala jaringan. Hanya saja kita bersyukur ini tadi diberi kesempatan dua kali 24 jam,” kata Indah.

Indah berharap dalam waktu dua kali 24 jam ini, bisa memenuhi kekurangan kekurangan yang dibutuhkan untuk penilaian. (Her/El)

Leave a Reply

Your email address will not be published.