“Ada delapan langkah yang harus dilakukan untuk pengendalian inflasi. Karena inflasi month to month (m-to-m) pada September 2023 naik dari 0,33 menjadi 0,41. Itu naiknya tajam sekali dan faktor pemicunya adalah beras dan gula,” ujar Mbak Ita.
Makanya, lanjutnya, PJ Gubernur memberi delapan arahan delapan kepada Kepala Daerah yang hadir. “Kita fokus tekan inflasi mulai dari optimalisasi arahan Mendagri, pencermatan anggaran inflasi APBD. Optimalisasi perencanaan anggaran, melakukan terobosan-terobosan baru dalam upaya percepatan pengendalian beras di Jateng. Serta memanfaatkan lahan kosong untuk di tanami pangan lainnya,” katanya.
Pak PJ juga menyampaikan, selain pemerintah daerah mengirim data ke Kemendagri dan di pemerintah provinsi. Akan ada pertemuan rutin terkait inflasi.
Dirikan Toko TPID
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Rahmat Dwi Saputro mengatakan di Jawa Tengah tercatat ada enam kabupaten/kota yang inflasinya tinggi pada bulan September 2023.
Menurutnya, enam daerah itu yakni berada di atas inflasi nasional. “Ini sudah warning, sudah red color. Ini penyebabnya inflasi beras,” kata Rahmat.
Oleh karena itu, selain operasi pasar ia akan membuat terobosan membuat Toko TPID. Pihaknya dengan Pemerintah Kota Semarang dengan mendirikan Toko TPID di Pasar Kanjengan Semarang.
“Semoga ini bisa direplikasi di lima kabupaten/kota lain pencatat inflasi, yaitu Kudus, Tegal, Purwokerto, Cilacap, dan Solo,” jelas imbuhnya. (*)
Editor: Elly Amaliyah
