SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah buka suara terkait momen Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang meninggalkan audiensi dengan Aliansi Jateng Guyub usai menyampaikan tanggapannya di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat, 24 Juli 2026.
Sebelumnya, salah seorang perwakilan massa menilai Ahmad Luthfi hanya ingin didengarkan tanpa mendengarkan aspirasi demonstran hingga selesai.
Menanggapi hal tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Jawa Tengah, Iwanuddin Iskandar, menegaskan gubernur telah mendengarkan sekaligus merespons berbagai tuntutan masyarakat sejak sebelum audiensi berlangsung.
“Itu yang kami klarifikasi. Gubernur sudah mendengarkan sebelum hari ini. Kemarin sudah didengarkan, setelah itu direspons,” ujar Iwan usai audiensi berlangsung, Jumat, 24 Juli 2026 sore.
Iwan menuturkan, sejumlah persoalan yang Aliansi Jateng Guyub sampaikan sebelumnya telah langsung gubernur tindaklanjuti.
BACA JUGA: Dubes Iran Datangi Jateng, Ahmad Luthfi Tertarik Belajar Pertanian dan Peternakan
Ia mencontohkan persoalan petani tebu di Blora yang langsung mendapat respons, dugaan pelanggaran di salah satu SMA di Salatiga juga telah ada pengecekan. Termasuk persoalan infrastruktur yang menurutnya sudah mulai gubernur tindak lanjuti.
“Masalah tebu langsung direspons, kemudian yang sekolah tadi dari Salatiga sudah direspons, dicek apakah betul kepala sekolah melakukan pelanggaran, terutama penjualan baju-baju. Kemudian masalah infrastruktur yang sampeyan lihat dari Blora tadi langsung dieksekusi,” jelasnya.
Sebab itu, Iwan membantah anggapan bahwa Ahmad Luthfi tidak mau mendengarkan aspirasi masyarakat.
“Jadi saya pastikan gubernur merespons. Beliau tidak hanya mendengar, beliau langsung mengeksekusi. Kalau kemarin tersampaikan saat awal, sudah ada jawabannya di sini,” tegasnya.
Akan Ada Penyesuaian Sisa Aduan Sesuai Kewenangan Masing-masing Lembaga
Iwan mengatakan, seluruh masukan yang Aliansi Jateng Guyub sampaikan akan tetap ada penindaklanjutan sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Menurutnya, berbagai isu yang mereka sampaikan dalam audiensi mulai dari pertambangan, pertanian, dugaan kriminalisasi petani, hingga infrastruktur akan lebih dahulu pemprov klarifikasi sebelum ada langkah penanganannya.
