Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, kata dia, berbagai strategi dilakukan Pemprov Jawa Tengah. Antara lain dengan meminta kepada pemerintah pusat untuk mendiskusikan perihal permasalahan kenaikan tarif angkutan laut untuk ekspor pada level nasional bersama pihak-pihak terkait, agar dapat diperoleh kesepakatan mengenai penetapan batas tarif atas dan bawah.
Pemprov Jateng memfasilitasi ekspor ke pasar-pasar non tradisional. Di antaranya pelepasan ekspor peserta Export Coaching Program ke Rusia dengan produk Coconut Charcoal Briquette, pelepasan ekspor binaan bersama FTA Center Semarang ke Vietnam dengan produk rumput laut kering, gebyar ekspor produk pertanian serentak 34 provinsi, serta pelepasan ekspor produk ikan segar ke Singapura oleh Gubernur Jateng beberapa waktu lalu.
“Juga membangun atau membentuk shipping line milik negara yang dapat mendorong ekspor, sehingga mengurangi ketergantungan pada shipping line negara lain,” katanya.
Tidak kalah penting adalah mengkaji kemungkinan diberikannya subsidi biaya logistik dalam negeri dan biaya angkutan laut untuk kegiatan ekspor, khususnya bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), sekaligus kemungkinan fasilitasi oleh negara untuk pengembalian kontainer kosong. (Ak/El)
