SEMARANG, beritajateng.tv – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah memastikan tak ada anggaran dari pihaknya yang dipangkas atau dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal itu sebagaimana penuturan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Harso Susilo, saat beritajateng.tv jumpai di Kantor BPKAD Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Selasa, 21 Januari 2025.
Harso menegaskan, tak ada anggaran yang kena pangkas maupun rasionalisasi untuk program Makan Bergizi Gratis.
“Kalau di provinsi tidak ada [anggaran yang terpangkas untuk Makan Bergizi Gratis]. Hanya memformulasikan kembali, tidak dipangkas, tapi diformulasikan kembali untuk prioritasnya. Tidak ada bahasa rasionalisasi, tidak ada,” ungkap Harso.
Kendati begitu, Harso mengaku Provinsi Jawa Tengah sudah menyiapkan Rp67 miliar guna mendukung jalannya program MBG dalam bentuk cadangan. Setiap kabupaten/kota, kata Harso, rata-rata mencadangkan Rp10 miliar di Jawa Tengah.
“Rekomendasi Pak Mendagri di dalam APBD 2025, untuk menyediakan angggaran, rata-rata saya bilang kabupaten/kota itu Rp10 miliar. Kalau di provinsi kami anggarkan Rp67 miliar, masih cadangan, belum ada instruksi apa pun karena di dalam edaran maupun surat keputusan dari Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) itu dalam tanggungan di PA-nya BGN,” jelas Harso.
Harso menegaskan, dana sebanyak Rp67 miliar itu tidak masuk dalam dana belanja tidak terduga atau BTT.
“Kami sudah sediakan, tidak memangkas yang lain, karena ya memformulasikan kembali lantaran tidak sesuai; mungkin ada rekekning-rekeningnya jadi secara total SKPD itu tidak berkurang. Bukan juga termasuk BTT, BTT itu tetap ada sendiri, untuk program MBG ini supporting-nya tetap sendiri,” papar Harso.
Belum ada arahan pusat soal penggunaan dana anggaran cadangan Rp67 miliar, Harso sebut program Makan Bergizi Gratis mungkin bertahap
Hingga saat ini, Harso mengaku belum ada arahan jelas dari pusat perihal cadangan dana Rp67 miliar itu. Pihaknya pun mengaku belum sempat bertemu dengan koordinator program MBG.
“Tetapi Pemerintah Daerah paling tidak siap untuk penyiapan tempat, nanti kalau ada perluasan. Ini kan masih seperti prioritas pertama, belum semuanya. SMA Negeri, Swasta, pun belum semuanya ada. Misalnya Kota Semarang kan belum semuanya dapat. Sistemnya bergilir, kemarin mungkin waktu tanggal 6 kelas 1 SMA dulu, kemudian bertahap ke kelas 2, kelas 3. SD pun bertahap,” papar dia.
Harso tak banyak bicara soal keracunan di SDN Sukoharjo, sebut sudah beres oleh puskesmas
Kendati belum mendapat arahan yang jelas, Harso menyebut Bappeda Jawa Tengah sudah mengarahkan ke OPD lain seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, hingga Kanwil Kementerian Agama untuk membuat tim khusus pendukung program MBG.
“Paling tidak Dinas Kesehatan juga menyiapkan sampai mengkoordinasikan hingga ke Puskesmas apabila ada hal-hal yang sifatnya urgent, seperti Puskesmas turun tangan jika ada yang keracunan. Nah, kemarin kan terjadi di SDN Sukoharjo dan terjadi di mana-mana juga,” jelasnya.
Perihal keracunan yang terjadi di SDN Sukoharjo, Harso enggan memberi keterangan lebih lanjut terkait evaluasi program MBG di daerah tersebut.
“Kami disuruh, koordinator pun disuruh silent dulu, tidak ada statement apa pun. Langsung otomatis sudah dikerjakan puskesmas, langsung ditangani, pemerintah daerah itu perlu menjamin bila ada hal yang tidak diinginkan seperti musibah [keracunan], itu kan bisa terjadi,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
