Pemprov Jateng telah mendorong 12 kabupaten/kota, meliputi Rembang, Demak, Kota Semarang, Kendal, Batang, Brebes, Cilacap, Banyumas, Kebumen, Kabupaten Semarang, Boyolali, dan Grobogan, untuk menyiapkan lahan minimal 50 hektare yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Tidak hanya izin, Pemprov Jateng juga memperkuat infrastruktur penunjang logistik. Langkah tersebut meliputi pengembangan dry port di Batang, optimalisasi pelabuhan di Kendal, hingga revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang guna menekan biaya operasional industri.
Sejumlah proyek rawa pun kini dalam tahap pengawalan ketat. Di antaranya adalah industri garmen senilai Rp4,6 triliun yang ԁijadwalkan groundbreaking pada Desember 2026, ekspansi perusahaan asal Vietnam senilai Rp2,9 triliun, serta relokasi industri asal Tiongkok senilai Rp2,17 triliun.
BACA JUGA: Viral Limbah Bakso, Balai Kemenperin Sarankan Pemkot Semarang Buat IPAL Komunal
Kinerja Investasi Solid
Optimisme ini sejalan dengan catatan positif ekonomi daerah. Berdasarkan data DPMPTSP Jateng, realisasi investasi periode Januari–September 2026 telah mencapai Rp72,54 triliun—atau 73,21 persen dari target tahunan sebesar Rp99,09 triliun—dengan penyerapan 340.334 tenaga kerja.
Khusus pada Triwulan III 2026, realisasi investasi menembus angka Rp24 triliun (tumbuh 16,78 persen year-on-year) yang menyerap 127.117 tenaga kerja. Pada periode yang sama, ekonomi Jawa Tengah tercatat tumbuh impresif di angka 5,83 persen.
Ahmad Luthfi menyambut baik kehadiran Desk Investasi sebagai instrumen strategis untuk menjamin kepastian berusaha di wilayahnya.
“Desk ini nantinya akan menjadi perwakilan pemerintah pusat di daerah untuk mengatasi berbagai kendala investasi secara langsung,” pungkasnya. (adv)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
