SEMARANG, beritajateng.tv – Rencana besar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperluas pusat pertumbuhan ekonomi segera terwujud. Sebanyak 12 kawasan industri baru yang membentang dari Rembang hingga Grobogan ԁipastikan segera beroperasi menyusul komitmen percepatan perizinan dari pemerintah pusat.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, menjamin seluruh proses perizinan 12 kawasan industri baru tersebut akan rampung paling lambat dalam 30 hari.
Langkah cepat ini merupakan respons atas permintaan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, untuk memangkas hambatan birokrasi investasi yang selama ini kerap ԁikeluhkan pelaku usaha.
“Paling lama 30 hari. 12 kawasan industri itu sudah ԁisampaikan Pak Gubernur. Ini sedang berproses,” ujar Todotua di sela penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan Pemprov Jateng, sekaligus peluncuran Desk Investasi, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu, 11 November 2026.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan memanggil 12 pengelola kawasan industri tersebut untuk melakukan klarifikasi serta mempercepat penyelesaian administrasi. Menurut Todotua, pengembangan kawasan ini krusial untuk memberikan kepastian lahan sekaligus mengonsolidasikan pelayanan bagi investor domestik maupun asing.
Untuk mengawal komitmen ini, Desk Investasi resmi ԁibentuk sebagai jembatan antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha. Desk tersebut guna mengurai masalah perizinan, pembebasan lahan, hingga penyediaan infrastruktur.
Jawa Tengah tercatat sebagai wilayah keempat yang memiliki fasilitas Desk Investasi setelah Batam, Bali, dan Sumatera Utara. Desk Investasi sendiri berkantor di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng. Layanan ini juga akan menaungi wilayah DI Yogyakarta dan Jawa Timur, dengan fokus penanganan investasi di atas Rp1 triliun.
BACA JUGA: Membaca Perempuan ‘Pulang-pergi’ dalam Senyap Bus Listrik
Konektivitas dan Proyek Jumbo
Sementara itu, Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa percepatan perizinan adalah kunci utama untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya.
Pemprov Jateng telah mendorong 12 kabupaten/kota, meliputi Rembang, Demak, Kota Semarang, Kendal, Batang, Brebes, Cilacap, Banyumas, Kebumen, Kabupaten Semarang, Boyolali, dan Grobogan, untuk menyiapkan lahan minimal 50 hektare yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Tidak hanya izin, Pemprov Jateng juga memperkuat infrastruktur penunjang logistik. Langkah tersebut meliputi pengembangan dry port di Batang, optimalisasi pelabuhan di Kendal, hingga revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang guna menekan biaya operasional industri.
Sejumlah proyek rawa pun kini dalam tahap pengawalan ketat. Di antaranya adalah industri garmen senilai Rp4,6 triliun yang ԁijadwalkan groundbreaking pada Desember 2026, ekspansi perusahaan asal Vietnam senilai Rp2,9 triliun, serta relokasi industri asal Tiongkok senilai Rp2,17 triliun.
BACA JUGA: Viral Limbah Bakso, Balai Kemenperin Sarankan Pemkot Semarang Buat IPAL Komunal
Kinerja Investasi Solid
Optimisme ini sejalan dengan catatan positif ekonomi daerah. Berdasarkan data DPMPTSP Jateng, realisasi investasi periode Januari–September 2026 telah mencapai Rp72,54 triliun—atau 73,21 persen dari target tahunan sebesar Rp99,09 triliun—dengan penyerapan 340.334 tenaga kerja.
Khusus pada Triwulan III 2026, realisasi investasi menembus angka Rp24 triliun (tumbuh 16,78 persen year-on-year) yang menyerap 127.117 tenaga kerja. Pada periode yang sama, ekonomi Jawa Tengah tercatat tumbuh impresif di angka 5,83 persen.
Ahmad Luthfi menyambut baik kehadiran Desk Investasi sebagai instrumen strategis untuk menjamin kepastian berusaha di wilayahnya.
“Desk ini nantinya akan menjadi perwakilan pemerintah pusat di daerah untuk mengatasi berbagai kendala investasi secara langsung,” pungkasnya. (adv)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
