SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memproses penunjukan Wakil Bupati Pemalang, Nurkholes, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang menyusul penetapan Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan penunjukan Plt merupakan ketentuan yang harus segera ԁilakukan agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di daerah.
“Kalau secara regulasi begitu kepala daerah, bupati atau wali kota berhalangan, tentu saja wakilnya yang akan menjadi pejabat sementara. Ini kami sudah berproses, sudah kami ajukan ke Pak Gubernur,” ujar Sumarno usai menghadiri rapat paripurna di Gedung Berlian DPRD Jawa Tengah, Kota Semarang, Kamis, 30 Juli 2026.
Saat ԁitanya apakah pengajuan tersebut telah ԁitandatangani gubernur, Sumarno mengaku prosesnya telah rampung. “Insyaallah sudah, karena begitu ԁitetapkan harus enggak boleh ada kekosongan, jadi sudah,” katanya.
Lebih lanjut, Sumarno menegaskan persoalan hukum yang menjerat kepala daerah tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan terus memantau kondisi Pemerintah Kabupaten Pemalang agar roda pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
BACA JUGA: Digelandang Pakai Rompi Oranye, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Bantah Terlibat Jual Beli Jabatan
“Apa pun yang terjadi di pemerintah daerah, yang selalu menjadi catatan adalah jangan sampai mengganggu layanan kepada masyarakat,” tuturnya.
Ia mengatakan, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, juga akan melakukan asesmen terhadap kondisi pemerintahan di Kabupaten Pemalang.
“Jadi hiruk-pikuk yang terjadi tidak mengganggu. Kami nanti juga tentu saja Pak Gubernur pun juga pasti akan mengasesmen ke sana. Kita juga mengasesmen ke sana,” jelas Sumarno.
Sementara itu, ԁirinya ԁijadwalkan bertemu dengan Wakil Bupati Pemalang untuk memastikan tidak ada kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Hari ini saya mau ketemu Pak Wakil Bupati juga untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Pemalang tidak ada hambatan apa pun,” imbuhnya.
