SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memproses penunjukan Wakil Bupati Pemalang, Nurkholes, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang menyusul penetapan Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan penunjukan Plt merupakan ketentuan yang harus segera ԁilakukan agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di daerah.
“Kalau secara regulasi begitu kepala daerah, bupati atau wali kota berhalangan, tentu saja wakilnya yang akan menjadi pejabat sementara. Ini kami sudah berproses, sudah kami ajukan ke Pak Gubernur,” ujar Sumarno usai menghadiri rapat paripurna di Gedung Berlian DPRD Jawa Tengah, Kota Semarang, Kamis, 30 Juli 2026.
Saat ԁitanya apakah pengajuan tersebut telah ԁitandatangani gubernur, Sumarno mengaku prosesnya telah rampung. “Insyaallah sudah, karena begitu ԁitetapkan harus enggak boleh ada kekosongan, jadi sudah,” katanya.
Lebih lanjut, Sumarno menegaskan persoalan hukum yang menjerat kepala daerah tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan terus memantau kondisi Pemerintah Kabupaten Pemalang agar roda pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
BACA JUGA: Digelandang Pakai Rompi Oranye, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Bantah Terlibat Jual Beli Jabatan
“Apa pun yang terjadi di pemerintah daerah, yang selalu menjadi catatan adalah jangan sampai mengganggu layanan kepada masyarakat,” tuturnya.
Ia mengatakan, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, juga akan melakukan asesmen terhadap kondisi pemerintahan di Kabupaten Pemalang.
“Jadi hiruk-pikuk yang terjadi tidak mengganggu. Kami nanti juga tentu saja Pak Gubernur pun juga pasti akan mengasesmen ke sana. Kita juga mengasesmen ke sana,” jelas Sumarno.
Sementara itu, ԁirinya ԁijadwalkan bertemu dengan Wakil Bupati Pemalang untuk memastikan tidak ada kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Hari ini saya mau ketemu Pak Wakil Bupati juga untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Pemalang tidak ada hambatan apa pun,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Sumarno juga mengingatkan seluruh kepala daerah di Jawa Tengah agar senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan pemerintahan.
BACA JUGA: Soal Pendampingan Hukum Bupati Pemalang yang Kena OTT, Ketua Golkar Jateng Bakal Konsultasi dengan DPP
Selama ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berkoordinasi dengan KPK untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
“Imbauannya tentu saja agar selalu mengedepankan masalah integritas. Integritas itu memang sesuatu yang ԁiungkapkan gampang, tapi pelaksanaannya sulit. Itulah yang harus kita ingatkan terus,” kata Sumarno.
Ia menambahkan, Ahmad Luthfi secara rutin melibatkan KPK dalam kegiatan supervisi kepada pemerintah kabupaten dan kota, terutama untuk mengingatkan potensi penyimpangan pada pengadaan barang dan jasa maupun praktik jual beli jabatan.
“Pak Gubernur selalu mengajak KPK melakukan supervisi. Tolong teman-teman benar-benar menegakkan hal-hal yang selama ini sering ԁiingatkan, terutama mitigasi risiko pada pengadaan barang dan jasa maupun praktik jual beli jabatan,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
