SEMARANG, beritajateng.tv – Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Wahyudi Sutrisno, menyebut bahwa Pemilu sejatinya bukan semata-mata momen satu hari, melainkan pengawasan lima tahun yang mesti semua pihak lakukan. Hal itu tersampaikan dalam seminar bertajuk ‘Bawaslu Ngampus’ di Auditorium FISIP Undip, Kota Semarang, Selasa 5 Desember 2023.
“Pemilu itu bukan hanya memilih pemimpin terus selesai. Kita harus tetap melototi mereka agar mereka membuat kebijakan yang pro rakyat,” terang Wahyudi kepada ratusan mahasiswa Ilmu Pemerintahan Undip yang hadir.
Bawaslu tak henti-hentinya mengajak mahasiswa untuk berperan aktif menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024 mendatang.
BACA JUGA: Songsong Pemilu 2024, MUI Jateng Tegaskan Amplop Serangan Fajar Haram Hukumnya
Wahyudi pun menyinggung pentingnya penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, untuk bersikap profesional guna melahirkan Pemilu yang demokratis.
“Pemilu itu amanah konstitusi, Pemilu yang demokratis untuk bisa mencapai asas luber jurdil bagaimana? Yaitu dengan penyelenggara Pemilu yang netral dan profesional,” sambungnya.
Menurutnya, penting bagi mahasiswa untuk mengikuti debat capres-cawapres yang akan berlangsung dalam waktu dekat.
“Mahasiswa itu harus aktif mengawal Pemilu, menggunakan hak pilih dengan cerdas, dan ikut debat capres-cawapres juga,” terangnya.
Pemilu tak sekadar pencoblosan
Setali tiga uang, dosen magister Ilmu Politik FISIP Undip, Yuwanto, juga menyepakati bahwa Pemilu bukan sekadar hari pencoblosan.
“Tahun politik itu tidak hanya tahun 2023-2024, tetapi in between (di antara) 2024 sampai 2029 itu juga tahun politik. Justru itu malah krusial,” ujar Yuwanto yang juga hadir sebagai narasumber.
Selain itu, ia mengajak pemilih muda, utamanya mahasiswa untuk menggunakan hak suaranya.
“Jangan golput, jika kita tidak bisa mencari the best of the best, tetapi kita bisa mencari the best of the worst,” tandas Yuwanto.
BACA JUGA: Ciptakan Pemilih Cerdas Jelang Pemilu 2024, Generasi Z Dapatkan Pembekalan Materi Politik
Turut hadir dalam acara itu, Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP Undip, Nur Hidayat Sardini (NHS) menyinggung berbagai tantangan menyongsong tahun 2024 mendatang.
“Ada potensi mandat rakyat yang dikesampingkan dengan dalih-dalih yang sifatnya technical-technical,” papar NHS.
Ia menyinggung penonaktifan Komite Aparatur Sipil Negara (KASN), kasus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga PP Nomor 52 Tahun 2023 menjadi wujud rubuhnya instansi demokrasi di Indonesia.
“Ada UU ASN dan penonaktifan KASN, padahal pelanggaran netralitas ASN itu ada sepanjang tahun tetapi itu malah ditiadakan. Di PP Nomor 52 Tahun 2023 itu pejabat setingkat menteri dan bupati/walikota tidak perlu mundur jika mencalonkan diri sebagai capres/cawapres, ini luar biasa hancur-hancuran,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi
