SEMARANG, beritajateng.tv – Pengamat politik ekologi Universitas Diponegoro (Undip), Hendra Try Ardianto, melayangkan kritik keras atas analisis dampak lingkungan alias AMDAL di berbagai proyek di Jawa Tengah.
Kritik itu ia utarakan dalam workshop bertajuk “Bacaan Bumi: Pemikiran Ekologis untuk Indonesia” yang berlangsung di Ruang Sidang Senat FISIP Undip, Kamis, 1 Agustus 2024 siang.
Hendra yang juga merupakan Dosen Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan Undip sekaligus penulis buku Mitos Tambang untuk Kesejahteraan itu menyebut AMDAL harusnya hadir dalam proyek pembangunan, tak terkecuali mining atau pertambangan.
“Industri bikin tol yang besar dan sebagainya, itu pasti selalu ada yang namanya AMDAL, sebagai dokumentasi yang memastikan rencana praktik mining maupun sawit. Itu harus punya KLH (kajian lingkungan hidup),” ucapnya.
Dalam kesempatan itu pula ia menceritakan pengalamannya soal perumusan AMDAL yang tertuang dalam buku karyanya.
BACA JUGA: Nilai Izin Tambang NU-Muhammadiyah Problematis, Pengamat Undip: Mending Bisnis Kursus Bahasa Arab
Bahkan, Hendra dengan tegas menyatakan bahwa eksistensi AMDAL di berbagai proyek di Jawa Tengah hanya omong kosong belaka.
“Cerita saya begini, AMDAL itu hampir saya temukan bullshit (omong kosong),” paparnya.
Alasannya, Hendra pernah bertanya pada seseorang yang berkaitan dengan bidang tersebut. Ia menanyakan, jika ambang air melebihi kapasitas, apa yang akan peneliti AMDAL itu lakukan.
Dari pertanyaannya itu, ia memperoleh dua jawaban, yang pertama yakni “melakukan penyuntingan pada hasil penelitian”. Namun, kata Hendra, hal itu bisa menuai risiko.
“Jawabannya begini, ‘Karena kalau ada penelitian tandingan, kita bisa kena.’ Jadi rata-rata yang dipakai itu jawaban kedua, yaitu “[AMDAL] ini dihilangkan saja, nanti gak akan ada bagian analisa tambang air,’” akunya.
Hendra: Penghilangan AMDAL ialah ide Dinas Lingkungan Hidup
Sontak, Hendra mengaku kaget saat mendapat jawaban itu. Ia pun bertanya kembali mengapa mesti menghilangkan AMDAL sebagai komponen KLH.
