SEMARANG, beritajateng.tv – Dinamika politik di Jawa Tengah dinilai menarik. Pasalnya, PDI Perjuangan (PDIP) dianggap mendominasi kepemimpinan di tingkat kabupaten/kota, sementara KIM Plus menduduki kursi Gubernur Jawa Tengah.
Hal itu terungkap oleh Pengamat Politik UIN Walisongo, Muhammad Kholidul Adib, saat dihubungi via WhatsApp, Selasa, 25 Februari 2025.
Adib menjabarkan, PDIP mengklaim menang di 19 daerah se-Jawa Tengah. Sementara, Partai Gerindra mengklaim menang di 28 daerah dan PKB mengklaim menang di 21 daerah.
Berdasarkan rincian itu, Adib menuturkan ada daerah yang benar-benar terjadi kompetisi antara KIM Plus dan PDIP, seperti Kota Semarang, Surakata, Boyolali, dan Karanganyar.
BACA JUGA: Kader se-Jawa Tengah Minta Megawati Jadi Ketum PDIP Lagi dalam Kongres Partai April Mendatang
Begitupun sebaliknya, di daerah lain juga ada kepala daerah dari kubu KIM Plus dan PDI perjuangan yang justru berkoalisi.
Pejabat publik dari kubu yang berbeda itu dikhawatirkan berpengaruh pada program kerja tingkat pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat.
Karenanya, Adib menegaskan perlu kolaborasi agar pemerintah berjalan dengan tujuan yang sama, yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Dinamika politik Jawa Tengah: Beda kubu politik provinsi dan kabupaten/kota
Meskipun ada perbedaan kubu politik antara pemimpin di provinsi dan kabupaten/kota, Adib menegaskan mereka harus memprioritaskan kepentingan rakyat di atas kelompok atau golongan. Sehingga, sistem pemerintahan dapat berjalan lancar.
“Agar terjadi sinergi antara pemprov, pemkab, dan pemkot di Jateng, maka mereka harus menyadari bahwa mereka itu pemimpin yang harus mementingkan urusan masyarakat. Jangan terlalu sibuk urusan golongannya saja,” ungkap Adib.
Adib menegaskan, kunci utama pemerintahan dapat berjalan selasar ialah dengan komunikasi dan mencari titik temu pada setiap permasalahan di kabupaten/kota.
Gubernur Jawa Tengah, dalam hal ini Ahmad Luthfi, harus memiliki komunikasi yang baik dengan setiap kepala daerah untuk pembangunan di wilayahnya.
BACA JUGA: Soal Instruksi Kepala Daerah PDIP Tunda Retreat, Begini Sikap Bupati Semarang Ngesti Nugraha
Sehingga, tutur Adib, kesenjangan antara pemimpin yang berada di kubu politik berbeda tidak terjadi. Ia mencontohkan iklim politik di Kota Semarang, yang mana Wali Kotanya berasal dari PDIP.
Menurutnya, pembangunan tidak bisa hanya satu kelompok kendalikan, melainkan perlu kebersamaan dan gotong royong dari semua elemen masyarakat.
“Saya kira kuncinya pada komunikasi dan mencari titik temu untuk kesuksesan pembangunan. Tidak hanya untuk Kota Semarang tapi juga kabupaten kota lainnya,” imbuhnya.
Setiap kepala daerah terpilih mesti wujudkan janji politiknya saat Pilkada
Lebih lanjut, Adib menjelaskan hubungan pemerintah daerah dan pusat sebagaimana dalam UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. UU tersebut mengatur kewenangan umum, kewenangan konkuren, dan urusan pemerintah umum berlaku asas desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas perbantuan.
“Jadi ada urusan tententu, yang mana pemerintah daerah punya otonomi untuk mengaturnya terutama urusan konkuren,” jelas Adib.
Pihaknya pun berharap, pemimpin baru bisa mengemban amanah dan serius mewujudkan janji politiknya saat Pilkada.
BACA JUGA: Soal Penahanan KPK Mbak Ita, Begini Kata Hendi Ketua DPC PDIP Kota Semarang
Sebab, Adib menilai masih ada pekerjaan rumah yang besar di Jawa tengah, utamanya dalam mengurangi kemiskinan hingga lapangan pekerjaan.
“PR besar adalah mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelestarian lingkungan hidup. Pemimpin baru harapannya amanah dan serius mewujudkan janji-janjinya saat pilkada,” pungkas Adib. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
