Bahkan, Wahyu menilai respons negatif masyarakat soal Danantara itu wajar-wajar saja. Sebab, kata Wahyu, pihaknya belum melihat pernyataan pemerintah perihal data maupun tata kelola masing-masing BUMN secara transparan.
Terlebih, cukup banyak gelombang negatif yang menerpa BUMN lainnya, seperti Jiwasraya hingga Pertamina.
“Saya kira sangat wajar, karena begitu banyaknya hal-hal yang negatiflah ya yang selama ini kita dengar gitu kan. Itu wajar,” sambung Wahyu.
Komunikasi publik jadi kunci utama perbaiki respons negatif masyarakat
Wahyu menyebut komunikasi menjadi kunci utama dalam merespons kekhawatiran publik. Pasalnya, efek psikologis tak bisa lepas dari kebijakan ekonomi.
“Perilaku itu kan kuncinya ada di pengendalian psikologi dari masyarakat. Berarti kan ini pengendalian psikis market, katakanlah, dalam bahasa yang lebih luas,” ujar Wahyu.
Langkah pertama yang mesti pemerintah lakukan menurut Wahyu tak lain adalah menyampaikan ke publik bagaimana kepastian dan sistem kinerja Daya Anagata Nusantara ke depannya.
“Saya kira kuncinya pada komunikasi publik gitu, karena kan isu-isu yang muncul seperti Danantara akan membebani APBN misalkan. Padahal sebenarnya tidak ambil dari situ dan isu lainnya. Hal itulah yang perlu mitigasi,” ujar Wahyu.
Tak hanya itu, Wahyu juga meminta agar pemerintah menempatkan sosok yang kredibel dalam tata kelola Danantara.
“Kalau orang-orangnya memiliki kredibilitas yang baik, ya saya kira akan semakin memberikan keyakinan kepada masyarakat. Kalau market itu ragu dengan kredibilitas person-person-nya, ini yang akan memberikan sentimen negatif lanjutan,” pungkas Wahyu. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
