SEMARANG, beritajateng.tv – Sebanyak 8 dari 9 Fraksi yang duduk di kursi DPR RI menolak sistem pemilu tertutup pada pesta demokrasi tahun 2024 mendatang.
PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai di parlemen yang masih kukuh mengusulkan wacana sistem pemilu tertutup. Atau dengan kata lain rakyat mencoblos parpol di Pemilu 2024.
Alasan mengapa partai pimpinan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tersebut memilih sistem pemilu tertutup menjadi pertanyaan besar. Pasalnya, mayoritas legislator menolak sistem yang sempat terlaksana pada masa orde baru itu.
BACA JUGA: Sanggah Sistem Pemilu Tertutup, Pengamat Politik: Mana Mungkin Pilih Sesuatu yang Kita Tidak Tahu?
Pengamat politik dan pemerintahan Undip Nur Hidayat Sardini memandang PDI Perjuangan sebagai parpol yang solid. Akademisi tersebut mengungkap solidnya partai banteng tersebut menjadi alasan utama mengapa mereka kukuh dan meminta pemilu tertutup.
Tak hanya PDI Perjuangan, pengamat yang dikenal dengan sapaan NHS itu juga menyebut Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga memiliki karakteristik seperti PDI Perjuangan. Meski tercatat sebagai Fraksi yang menolak, namun suara PKS berpotensi terbelah akibat kehadiran Partai Gelora.
BACA JUGA: Tak Hanya Soal Terbuka dan Tertutup, Ini Sistem Pemilu Lain yang Ada di Dunia, Apakah Itu?
“Berangkat dari dua karakter yang berbeda. PDI Perjuangan sama PKS itu sama-sama partai yang paling solid, paling tidak cair, paling yang deket dengan arah ke idealnya partai politik,” ungkap Nur Hidayat kepada beritajateng.tv di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Undip, belum lama ini.
Sistem pemilu tertutup sesuai amanat konstitusi
Tak hanya mengakui solidnya PDI Perjuangan, Nur Hidayat juga menilai bahwa partai yang berdiri pada 10 Januri 1973 silam tersebut memiliki kader yang banyak. Hal ini terbukti dari kadernya yang berhasil meraih sebanyak 128 dari 578 kursi di DPR RI pada Pemilu 2019 silam. Atau dengan persentase sebanyak 22,26 persen.
“Kedua, mereka itu punya kader yang cukup, stoknya banyak ya. Maka mereka tidak perlu khawatir terhadap masa depan mereka,” imbuhnya.
BACA JUGA: Hanura Berharap MK Kabulkan Sistem Pemilu Tertutup: Ini Mengangkat Martabat Partai
Hal itu bermula dari wacana sistem pemilu proporsional tertutup yang pertama kali mengemuka pada Februari 2022 lalu. PDI Perjuangan menilai sistem pemilu terbuka atau dengan mencoblos gambar calon legislatif (caleg) yang diterapkan saat ini akan menghabiskan banyak dana.
Isu tersebut semakin mencuat dan mengundang huru-hara publik setelah ada pihak yang mengajukan gugatan uji materiil terhadap Undang-Undang (UU) Pemilu tentang sistem proporsional terbuka ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga hadir dan menyatakan sikapnya mendukung sistem tertutup. Adapun alasan yang ia beberkan ialah sistem pemilu proporsional terbuka yang penerapannya sejak Pemilu 2004 membawa dampak liberalisasi politik.
“Bagaimana liberalisasi politik mendorong partai-partai menjadi partai elektoral dan kemudian menciptakan dampak kapitalisasi politik. Munculnya oligarki politik, kemudian persaingan bebas dengan segala cara,” ujar Hasto.
Lebih lanjut, alasan lainnya yakni Kongres V PDI Perjuangan memutuskan bahwa sistem tertutup sesuai dengan amanat konstitusi. Selain itu, dapat mendorong proses kaderisasi pada internal parpol, hingga meminimalisir kecurangan pada Pemilu. (*)
Editor: Ricky Fitriyanto
