Semua Bupati/Wali Kota diminta menyebabkan call center supaya memudahkan masyarakat bertanya. Hal itu perlu supaya jikalau tersedia masyarakat yang kelewatan, sanggup segera dibackup.
Selain itu, call center tersebut terhitung sanggup digunakan masyarakat untuk memberikan uneg-unegnya. Ada yang menghendaki konsultasi dan laporan lainnya.
“Kami dari Pemprov terhitung telah buat persiapan hitung-hitungannya. Nanti jikalau tersedia masyarakat yang belum sanggup pemberian dari pusat, kabupaten atau desa, disinilah tugas Pemprov. Jadi kami jadi penjaga gawang paling akhir untuk menolong mereka,” pungkasnya.
Terkait serapan anggaran penanganan Covid-19 di Jawa Tengah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng, Yulianto Prabowo mengatakan, progres serapan anggaran Covid-19 di Jawa Tengah progresnya terus meningkat. Dari 15,65 prosen pada 22 Juli, naik jadi 17,28 prosen pada 24 Juli.
“Sampai pagi ini terus bergerak, dan progresnya saat ini telah naik di angka 17,78 persen. Sudah tersedia anggaran Rp50,43 miliar yang terserap hingga hari ini. Kondisi ini bakal bergerak terus sebab beberapa aktivitas telah dilakukan,” jelasnya.
Sementara berkaitan pemberian sosial, Kepala Dinas Sosial Jateng, Harso Susilo menerangkan, realisasi bansos di Jateng telah berjalan lumayan baik. Bantuan-bantuan yang bersumber dari APBN maupun APBD telah disalurkan beberapa besar kepada masyarakat.
“Misalnya pemberian dari APBN, pemberian sembako telah tersalurkan 31,11 persen, PKH langkah 2 mencapai 97 persen, penyaluran BST dan pemberian beras terhitung telah tersalurkan. Sementara pemberian yang bersumber dari APBD Jateng, pemberian sosial untuk Kartu Jateng Sejahtera telah tersalurkan 81,2 prosen langkah pertama dan 77,6 prosen di langkah kedua,” terangnya.
Begitu terhitung bersama pemberian bagi pelaku UKM di Jateng. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jateng, Ema Rachmawati mengatakan, pemberian dari Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp1,2 juta bakal segera disalurkan lewat Polri.
“Sementara untuk anggaran APBD, kami masih melakukan pendataan dan hingga hari ini telah terkumpul 53.000 UKM terdampak. Kami tengah melakukan pemeriksaan supaya tidak berjalan duplikasi,” pungkasnya. (Ak/El)
