SEMARANG, beritajateng.tv – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi), Nezar Patria, menyebut negara-negara ASEAN saat ini menghadapi tantangan besar dalam mengatur platform digital agar tetap aman bagi pengguna tanpa mengorbankan kebebasan berpendapat.
Hal itu Nezar sampaikan saat menghadiri ԁiskusi internasional tentang platform governance atau tata kelola platform digital yang ԁigelar UNESCO bersama FISIP Universitas Diponegoro (Undip) Kota Semarang.
Menurut Nezar, perkembangan platform digital yang sangat cepat membuat negara-negara di Asia Tenggara perlu memiliki pendekatan bersama dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan bermanfaat bagi publik.
“Ini masalah yang ԁihadapi negara-negara ASEAN. Yakni bagaimana mengatur platform agar bisa menjadi ruang digital yang bermanfaat buat publik sekaligus menjamin rasa aman bagi pengguna,” kata Nezar kepada awak media di Undip Semarang pada Kamis, 7 Mei 2026.
BACA JUGA: Marak Masalah Privasi di ASEAN, Undip dan UNESCO Siapkan Toolkit Tata Kelola Platform Digital
Ia mengatakan ԁiskusi tersebut menjadi penting karena mempertemukan banyak pihak. Mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, akademisi hingga perusahaan platform digital untuk membahas tata kelola digital yang ideal.
Dalam forum itu, Indonesia juga belajar dari pengalaman negara-negara ASEAN lain terkait pengelolaan platform digital yang sesuai dengan standar UNESCO.
“Kita mendapatkan banyak insight dan pengalaman dari negara-negara tetangga, terutama bagaimana pengelolaan platform ini bisa sesuai dengan standar UNESCO,” ujarnya.
Acuan UNESCO untuk Tata Kelola Platform Digital
Nezar menjelaskan UNESCO telah memiliki UNESCO Guidelines on Platform Governance yang menjadi acuan dalam membangun tata kelola platform digital berbasis hak asasi manusia.
Menurutnya, ada tiga prinsip utama yang menjadi perhatian, yakni transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
“Jadi kita mencoba comply dengan prinsip-prinsip transparansi, accountability, dan respect to human rights,” jelasnya.
Saat ԁitanya kemungkinan lahirnya regulasi baru atau pembatasan platform digital, Nezar menegaskan pembahasan saat ini lebih menitikberatkan pada kolaborasi lintas negara dan lintas pemangku kepentingan.
“Ini sifatnya kolaborasi antarnegara ASEAN dan melibatkan berbagai stakeholder. Ada pemerintah, civil society, dan juga platform digital. Jadi kita berembuk bersama,” katanya.
Menurut Nezar, tantangan terbesar dalam tata kelola platform digital adalah menjaga keseimbangan antara perlindungan keamanan pengguna dan kebebasan berekspresi di ruang digital.
“Bagaimana pengaturan platform yang efektif dan efisien sekaligus kita memproteksi kebebasan berpendapat dan keamanan pengguna platform,” tegasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
