JIKA anda suka nonton, ada beberapa film dan series yang memiliki alur cerita tak terduga. Ending ceritanya kerap mengejutkan karena sulit ditebak. Mind blowing kata anak muda. Alur cerita tak mudah ditebak seperti ini lazim dengan sebutan plot twist.
Plot twist merupakan perubahan tak terduga dalam alur cerita yang mampu mengubah pemahaman penonton. Plot twist biasanya muncul pada film bergenre thriller, horor, atau misteri. Bisa berupa kejadian mengejutkan, informasi baru yang terungkap, atau perubahan drastis karakter maupun situasi yang mengubah arah cerita.
Situasi inilah kiranya yang menggambarkan kondisi politik Indonesia saat ini. Banyak plot twist dalam minggu-minggu ini.
Mungkin tak banyak yang menyangka proses Pilkada serentak 2024 berjalan dengan lebih banyak drama daripada Pilpres lalu. Semua berawal dari keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat usia calon kepala daerah yang harus terpenuhi saat penetapan KPU. Putusan tersebut membuat putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep tak bisa maju Pilkada karena belum berusia 30 tahun saat penetapan.
BACA JUGA: Wacana KIM Plus, Golkar Jateng: Kalau Bisa Paslon Jangan Tunggal Lah
Padahal partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus telah sepakat mengusung Ahmad Luthfi-Kaesang Pangarep dalam Pilgub Jawa Tengah. Setidaknya ada Partai Gerindra, Nasdem, dan PKS yang telah menyuarakan pasangan tersebut. Putusan MK tentu akan membuat rencana tersebut gagal total.
MK juga memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah. Dalam putusan tersebut, threshold pencalonan kepala daerah tak lagi sebesar 25 persen perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik. MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik sama dengan threshold pencalonan jalur independen.
KIM Plus tinggalkan PDIP?
Konsekuensi putusan tersebut, Anies Baswedan berpeluang maju di Pilgub Jakarta. Sebelumnya KIM Plus bersepakat mengusung Ridwan Kamil-Suswono (Rawon). Koalisi gemuk tersebut hanya menyisakan PDIP diluar.
Namun hanya selang sehari pasca putusan MK, DPR melakukan akrobat politik. Badan Legislatif atau Baleg DPR mengadakan rapat untuk menolak putusan MK tersebut. DPR membuat keputusan tak mengakomodasi putusan MK tanpa menghitung fraksi yang menolak dan setuju.
Manuver DPR tersebut berbuah kemarahan masyarakat dan mahasiswa. Poster bertuliskan “Peringatan Darurat” dengan gambar Garuda Pancasila berlatar biru yang viral berbuah aksi demo di berbagai kota. Banyak dari demonstrasi tersebut berujung bentrok dan ricuh. Hasilnya, Rapat Paripurna DPR untuk mengesahkan pembahasan revisi RUU Pilkada tersebut sementara ditunda.
Apakah plot twist akan terus berlanjut karena para elit politik bakal terus bermanuver? Kita belum tahu.
BACA JUGA: KIM Plus Berpeluang Jadi Lawan Tangguh PDIP di Jawa Tengah? Bambang Pacul: Monggo Saja
Pilkada serentak 27 November 2024 nanti bakal berlangsung di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota se Indonesia. Sejumlah petinggi partai pernah berkomentar koalisi Pilkada bakal lebih cair karena setiap daerah memiliki ketokohan calon dan karakteristik wilayah masing-masing.
Faktanya, pada sejumlah provinsi kunci, KIM Plus bersepakat mengusung satu paslon. Langkah ini berpotensi menghadirkan Pilkada rasa Pilpres.
Di Jawa Tengah misalnya, sudah ada Partai Golkar, PAN, dan PSI yang menyatakan bakal mengusung mantan Kapolda Jawa Tengah Komjen Pol Ahmad Luthfi. Partai Gerindra, Nasdem, dan PKS bahkan mengajukan duet Luthfi-Kaesang. Kemungkinan besar KIM Plus akan melawan pasangan calon yang PDIP usung.
Jika pada Pilgub Jakarta muncul nama Ridwan Kamil-Suswono, di Jawa Timur ada Khofifah-Emil Dardak yang diusung KIM Plus. Selain itu, ada nama Dedi Muyadi di Jawa Barat. Hanya di Provinsi Banten KIM Plus gagal bersepakat saat Gerindra memunculkan Andra Soni-Dimyati, sementara Partai Golkar menghendaki Airin Rachmi Diany.
Lawan PDIP di Solo dan Wonogiri
Strategi borong partai ini mungkin muncul karena semangat membangun koalisi permanen. Mungkin juga untuk mewujudkan sinergi pembangunan karena pemerintah daerah merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat. Atau mungkin hanya sekedar pragmatisme karena seperti banyak orang bilang, politik hanya soal menang kalah, bukan soal benar dan salah.
Semangat KIM Plus ini juga terlihat di Solo. Pengageng Pura Mangkunegaran KGPAA Mangkunegara X atau Gusti Bhre saat ini sudah mengantongi dukungan dari PSI, Golkar, Gerindra, PKB, PAN, dan PKS. Gusti Bhre juga sempat blusukan dengan Gibran Rakabuming Raka.
Menengok ke Wonogiri, ada belasan partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Maju (PUMA). Hanya PDIP dan PKN yang tak masuk dalam koalisi tersebut.
Sementara pada Kabupaten Blora, petahana Bupati Arief Rohman yang kader PKB pisah jalan dengan wakilnya, Tri Yuli Setyowati yang kader PDIP. Arief Rohman kali ini memilih berpasangan dengan Sri Setyorini yang merupakan kakak kandung Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto. Pasangan tersebut sudah mendapatkan rekomendasi 6 partai. Yaitu PKB, Nasdem, PSI, Perindo, Gerindra, Demokrat, dan Golkar.
PDIP sendiri rencananya akan mengusung kader muda, Andika Adikrishna Gunarjo sebagai wakil dari politisi PPP, Abu Nafi untuk melawan pasangan tersebut.
Meski begitu, koalisi Pilkada yang cair juga terjadi pada beberapa daerah. Di Kota Semarang misalnya, meski ada Dico Ganinduta yang terlihat mendapat endorse dari Gibran, ada nama Yoyok Sukawi yang sudah mendapat dukungan sejumlah partai lain. Ada Partai Gerindra yang belum menentukan sikap dan PDIP belum memastikan calonnya.
Pilkada Sukoharjo bahkan kemungkinan memunculkan calon tunggal karena pasangan Etik Suryani-Eko Sapto Purnomo telah mendapat dukungan banyak partai. Sementara pasangan calon independen Tuntas-Djayendra KPU nyatakan tak memenuhi syarat.
Apakah putusan MK bakal mengubah koalisi dan peta politik? Pertanyaan ini akan segera terjawab karena masa pendaftaran Pilkada tinggal hitungan hari lagi. (*)
Ricky Fitriyanto
Pemimpin Redaksi Beritajateng.tv
