Kepala BPS Jateng Adhi Wiriana bereaksi dan menganggap pemberitaan tersebut hoaks. Dia membenarkan PDRB per kapita atau pendapatan rata-rata penduduk Jateng tahun 2021 adalah Rp 38,67 juta per tahun. Namun, jika dirata-rata, jumlah tersebut melebihi dari upah minimum yang telah ditentukan Pemprov Jateng.
“Angka sekitar Rp 38 juta per tahun dari pendapatan per kapita itu betul, dibagi 12 bulan hasilnya masih di atas UMP atau UMR. Kalau kita lihat perusahaan besar menumpuk di DKI Jakarta, Banten, Tangerang dan Jabar yang mengakibatkan PDRB per kapita tinggi. Tapi bukan berarti lebih kaya, karena yang menikmati kue pembangunan itu bisa jadi hanya 1000 orang yang penghasilannya miliaran rupiah, sisanya kehidupannya rata-rata saja,” katanya.
Sama dengan Ganjar, Adhi menyebut, angka kemiskinan di Jateng mencapai 11,25 persen. Jumlah tersebut sama dengan 3,9 juta penduduk, sekaligus lebih tinggi dari angka nasional yang mencapai 9,71 persen.
Persentase angka kemiskinan tersebut menurutnya hanya sedikit lebih baik dari DIY yang berada di angka 11,9 persen.
Sebelumnya Anggota Komisi A DPRD Jateng Saiful Hadi menyatakan, meski berbagai program dan kebijakan dijalankan, angka kemiskinan di Jateng masih tinggi. Hingga September 2021, masih ada 11,25 persen atau sekitar 3.930.000 warga Jateng yang miskin dan perlu penanganan serius. Mengutip data BPS Jateng, dia membandingkan, pada September 2018 saat Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dilantik untuk periode kedua kepemimpinan. Saat itu angka kemiskinan Jateng mencapai angka 11,19 persen atau 3,87 juta jiwa. Namun setelah 3 tahun periode kedua berjalan, yaitu September 2021, angka kemiskinan Jateng menjadi 11,25 persen atau 3,93 juta jiwa. Menurut dia, jumlah penduduk miskin Jateng justru naik 0,06 persen dalam 3 tahun periode kedua Ganjar menjabat.
“Memang bisa saja beralasan hal itu terjadi karena pandemi Covid-19. Namun anggaran refocusing yang dilucurkan juga cukup besar. Bahkan di 2020, Jateng mengalokasikan hingga Rp 2 triliun. Anggaran tersebut seharusnya berdampak signifikan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan kemiskinan,” katanya. (*)
