“Di saat bersamaan, langkahnya selalu berbanding terbalik dengan kepentingan umat Islam. Seperti mencalonkan presiden bukan berasal dari mereka yang lebih dekat dengan representasi Islam,” papar NHS.
Ia menilai, pola tersebut terlihat berulang sejak beberapa momentum politik besar, mulai dari Pilkada DKI Jakarta hingga Pilpres. Pada Pilkada DKI 2017 putaran pertama, PPP (kubu Romahurmuziy) mulanya bergabung dalam Poros Tengah untuk mengusung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sylviana Murni.
Namun, kejutan besar terjadi pada putaran kedua, yang mana PPP secara resmi mengalihkan dukungannya kepada pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat. Langkah ini memicu gejolak hebat di internal partai dan konstituennya, mengingat saat itu sedang terjadi gelombang aksi bela Islam yang sangat masif menolak kepemimpinan Ahok.
Tren dukungan terhadap figur nasionalis-sekuler itu terus berlanjut pada level nasional. Di Pilpres 2019, PPP memilih merapat ke Koalisi Indonesia Kerja untuk mendukung pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Meskipun ada sosok K.H. Ma’ruf Amin sebagai representasi ulama, posisi PPP di dalam koalisi besar yang didominasi partai nasionalis dianggap menjauhkan mereka dari pemilih Islam yang lebih memilih berada di barisan oposisi.
BACA JUGA: Dugaan Penggelapan Dana Saksi 2024, Eks Ketua DPW PPP Jateng Kena Lapor Polisi oleh Ketua DPC PPP Sukoharjo
Terakhir, pada Pilpres 2024, PPP kembali mengambil langkah yang berseberangan dengan tren pemilih Islam konservatif dengan mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
“Sejak Pilkada 2017, kemudian Pilkada DKI, lalu Pilpres 2019 dan Pilpres 2024, mereka tidak menghimpit dengan kepentingan umat Islam secara umum, tetapi justru memilih mereka yang mengusung sekularisme,” tegasnya.
NHS menyebut, rangkaian keputusan politik tersebut menciptakan jarak antara elite partai dan basis konstituen Islam PPP. Padahal, menurutnya, PPP berdiri dengan memanfaatkan identitas dan nilai-nilai Islam sebagai asas perjuangan.
