SEMARANG, beritajateng.tv – Program satu OPD satu Desa Dampingan yang digulirkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng diklaim berjalan dengan baik. Hingga tahun 2025, pelaksanaan program tersebut disebut telah mencapai sekitar 91 persen.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen alias Gus Yasin, menyampaikan, dari total 65 desa dampingan yang kepala organisasi perangkat daerah (OPD) tangani pada 2025, hanya tersisa delapan desa yang akan berlanjut pada 2026.
Hal itu Gus Yasin ungkap usai menghadiri Rapat Evaluasi Desa Dampingan Tahun 2025 dan Koordinasi Rencana Desa Dampingan Tahun 2026 di Aula BPKAD Jawa Tengah, Kota Semarang, Rabu, 17 Desember 2025.
“Desa Dampingan 2025 ada 65. Dari Desa Dampingan Kepala OPD itu hanya sisa delapan yang kami luncurkan di 2026. Artinya program satu OPD satu Desa Binaan ini sekitar 91 persen berjalan dengan baik,” ujar Gus Yasin.
BACA JUGA: Dua Ribu Lebih Desa di Jateng Gagal Terima Dana Desa, Pemprov Minta Kades Susun Ulang Anggaran 2026
Ia menyebut, program desa dampingan terarah untuk mengintervensi persoalan kemiskinan secara langsung dengan basis data yang jelas, sehingga bantuan yang tersalurkan benar-benar tepat sasaran.
“Yang paling utama adalah bagaimana mengintervensi Desa Dampingan ini supaya angka kemiskinannya bisa menurun, datanya benar-benar clear sehingga bantuan-bantuan itu bisa kami arahkan tepat sasaran,” jelasnya.
Gus Yasin menambahkan, dalam dua hari terakhir Pemprov Jawa Tengah juga telah menyalurkan berbagai bantuan dari sejumlah dinas kepada desa-desa dampingan.
“Baru dua hari yang lalu di kabupaten kami juga sempurna. Kami serahkan semua bantuan-bantuan yang beberapa dinas kami kerjakan terkait Desa Dampingan ini,” ujarnya.
Libatkan 49 OPD, Pemprov Jateng dorong perluasan desa dampingan 2026
Lebih lanjut, Gus Yasin mengatakan, Pemprov Jawa Tengah melibatkan 49 OPD dalam pelaksanaan program satu OPD satu Desa Dampingan. Seluruh OPD tersebut didorong untuk saling berkoordinasi agar program yang dijalankan dapat diperluas pada 2026.
“Kami juga mengajak seluruh OPD kami yang berjumlah 49 itu saling berbicara, sehingga bisa bawa ke 61 desa binaan dampingan yang akan kami lakukan di tahun 2026,” kata dia.
Selain itu, Pemprov Jawa Tengah juga berencana berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk memperluas cakupan desa dampingan di Jawa Tengah.
BACA JUGA: 2.176 Desa di Jateng Batal Terima Dana Desa Non Earmark, Kades Keluhkan Aturan Berubah Mendadak
“Kami juga akan berkoordinasi dengan Menteri Sosial. Di Kementerian Sosial ada 1.287 desa dampingan yang ada di Jawa Tengah, sementara ini baru sembilan. Kami ingin perluas lagi,” ucap Gus Yasin.
Ia berharap, desa-desa yang Pemprov Jawa Tengah dampingi dapat menjadi program prioritas di tingkat kementerian, sehingga intervensi yang berjalan semakin optimal.
“Syukur-syukur dari 61 desa yang kami dampingi ini bisa menjadi program prioritas di Kementerian Sosial, sehingga intervensinya semakin baik,” lanjutnya.
Pendanaan desa dampingan bersumber dari APBD hingga CSR
Terkait anggaran, Gus Yasin menyebut pendanaan program desa dampingan bersumber dari berbagai pihak. Mulai dari APBD Jawa Tengah hingga dukungan corporate social responsibility (CSR).
“Kalau sementara ini yang ada di anggaran desa, APBD kami hitung di 61 desa dampingan ini, tambah dengan CSR baik itu swasta, BUMN, BUMD, ataupun Baznas yang ikut andil di sana,” jelasnya.
Ia menyebut, besaran anggaran di setiap desa relatif berbeda, tergantung kebutuhan dan dukungan yang masuk. Ke depan, Pemprov Jawa Tengah juga menyiapkan skema apresiasi bagi OPD yang berhasil menjalankan program desa dampingan.
“Untuk akhir tahun 2026 nanti, ketika ada beberapa indikator tercapai, saya akan memberikan apresiasi dan berkoordinasi dengan Pak Gubernur untuk menambah anggaran di dinas yang benar-benar tercapai,” pungkas Gus Yasin. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
