SEMARANG, beritajateng.tv – Program kerja Gubernur-Wakil Gubernur 2025-2030 terpilih, Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen (Luthfi-Yasin) yang kerap mencatut nama Prabowo-Gibran saat kampanye sempat menuai kritik soal desentralisasi.
Sebagai informasi, desentralisasi merupakan penyerahan wewenang, tanggung jawab, dan sumber daya dari pemerintah pusat ke daerah.
Sebelumnya, tak sedikit pihak yang menilai keselarasan antara provinsi dan pusat yang sering di elu-elukan oleh Luthfi-Yasin mengaburkan konsep desentralisasi itu sendiri.
Menanggapi hal itu, pengamat politik Universitas Diponegoro (Undip), Wahid Abdulrahman, angkat bicara. Saat disinggung soal desentralisasi yang terganggu, Wahid tak sepakat.
Ia menilai, keselarasan antara pemerintah pusat dan provinsi, khususnya Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Luthfi-Yasin mendatang, akan menguntungkan. Sebagai alasannya, ia menyinggung keterbatasan APBD yang Jawa Tengah miliki.
“Justru malah menguntungkan, kenapa? Karena pada saat Jateng punya keterbatasan APBD di banding Jatim dan Jabar. Sementara jumlah wilayahnya luas, penduduk miskin banyak, permasalahan infrastruktur perlu akselerasi. Nah ini yang memerlukan dukungan dari pemerintah pusat,” jelas Wahid.
BACA JUGA: Andika-Hendi Cabut Gugatan Pilgub, Tim Hukum Luthfi-Yasin: Sekarang Jateng Kandang Milik Rakyat
Ia pun menilai KIM Plus sebagai partai politik (parpol) pengusung Luthfi-Yasin, yang linier dengan parpol di pemerintah pusat, sebagai nilai plus.
Bahkan, pihaknya meyakini banyak program kementerian yang akan berdampak ke Jawa Tengah.