SEMARANG, beritajateng.tv – Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sumanto, membenarkan adanya dorongan konsolidasi PT BPR BKK menjadi Bank Syariah.
Adapun konsolidasi PT BPR BKK se-Jawa Tengah menjadi Bank Syariah itu merupakan usul prakarsa dari Komisi C DPRD Jateng.
Penjelasan soal raperda usul prakarsa Komisi C tentang Konsolidasi PT BPR BKK se-Jawa Tengah menjadi Bank Syariah itu dibacakan dalam Rapat Paripurna di Gedung Berlian, Kota Semarang, Selasa, 27 Mei 2025.
BACA JUGA: Mantan Pimpinan BPR BKK Jateng Sukoharjo Tertuntut 8 Tahun Penjara
Menurut keterangan Sumanto, konsolidasi PT BPR BKK menjadi Bank Syariah itu mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).
“Itu kan surat dari POJK, itu harus ada konsolidasi. Jadi PT BPR BKK akan kita konsolidasikan menjadi Bank Syariah daerah. Itu memang amanat dari POJK,” ucap Sumanto.
Komisi C sebut bisnis syariah digemari masyarakat Jawa Tengah
Adapun konsolidasi PT BPR BKK se-Jawa Tengah menjadi Bank Syariah ini sebagai langkah strategis dalam menguatkan ekonomi daerah berbasis syariah.
Hal itu terungkap oleh Anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah, Asrar, saat dihubungi via WhatsApp, Selasa, 27 Mei 2025.
Asrar menyampaikan, usulan itu bertujuan untuk melebur 32 cabang PT BPR BKK yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota menjadi satu entitas bank berbasis syariah.
Kata dia, operasional bank tersebut nantinya akan berdampingan dengan Bank Jateng konvensional yang sudah ada.
TONTON JUGA: Video Kejaksaan Bantu Tagih Kredit Macet BPR BKK Jateng Cabang Kabupaten Semarang
“Jadi bisnis syariah ini sangat berkembang sekarang, punya segmen sendiri, sehingga ini peluang saya kira. Peluang untuk mendapatkan segmen pasar. terutama yang sangat percaya dengan perbankan syariah,” ungkap Asrar.
Dalam hematnya, PT BPR BKK yang selama ini berada di bawah pengawasan pemerintah daerah berpotensi besar jika dikonsolidasikan atau dilebur menjadi bank syariah.
Apalagi, kata Asrar, minat masyarakat Jawa Tengah terhadap sistem keuangan syariah terus meningkat.
“Ini satu-satunya atau baru di Jawa Tengah yang melakukan seperti ini. Mungkin ada di Aceh, di beberapa daerah muslim. Tetapi ini adalah yang pertama kalau misal ada Bank Jateng Syariah nantinya,” sambung Asrar.
Akui cukup sulit, perubahan BPR BKK jadi Bank Syariah penuh tantangan
Namun, Asrar mengakui proses realisasi Bank Jateng Syariah masih panjang dan membutuhkan kajian mendalam. Tak cuma itu, regulasi dan kesiapan infrastruktur juga menjadi perhatian dalam pembahasan lanjutan.
Tujuannya, kata dia, agar konsolidasi itu benar-benar berdampak positif terhadap sistem keuangan daerah sekaligus memperluas akses layanan keuangan syariah bagi masyarakat.
“Saya kira prosesnya masih akan lama. Kita juga menyadari bahwa BPR BKK ini kan tidak semuanya sehat di kabupaten/kota ya. Ada yang plus minus, sehingga perlu kajian khusus. Kita akan libatkan akademisi atau unsur yang sangat tahu tentang perbankan, sehingga tujuan kita maksimal,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
