Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan MenpanRB dan Pemprov Jawa Tengah. Namun, mereka selalu menjumpai kesulitan.
“Kami bisa diajak berembug kok. Kalau alasannya keterbatasan anggaran ya mestinya yang sudah masuk daftar BKN bisa terangkat PPPK dulu. Tapi kenapa ini seakan dipersulit,” ungkap Khundori.
Sebelumnya, PPA dan pekarya saluran irigasi honorer se-Jawa Tengah kembali melakukan aksi unjuk rasa lantaran nasibnya belum jelas.
Kali ini, mereka melakukan unjuk rasa dengan menggelar kemah di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah sejak Senin, 19 Mei 2025 pagi.
Dua tenda berdiri tepat di tengah Jalan Pahlawan, Kota Semarang. Tampak PPA dan pekarya saluran irigasi membawa spanduk dan poster protes, agar mereka segera diangkat sebagai PPPK.
Petugas irigasi Singomerto Hilir Banjarnegara Suyatno menuturkan, kemah menjadi cara mereka agar bisa bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
Kemah menjadi wujud protesnya, lantaran PPA dan pekarya saluran imigrasi sudah mengabdi puluhan tahun. Namun, mereka masih terhantui dengan status karier yang tak jelas.
“Untuk kemah, mohon maaf, teman-teman yang bekerja di irigasi ikut Dinas Pusdataru sudah puluhan tahun, ada yang 20 tahun. Sudah masuk database BKN, sedangkan seperti kami tidak ada regulasi dari Pusdataru,” ungkap Suyatno. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
