Lebih jauh, ia juga menanggapi klaim Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang menyebut penyerapan tenaga kerja mencapai lebih dari 200 ribu orang hingga triwulan III 2025. Menurutnya, angka tersebut perlu diverifikasi lebih lanjut agar tidak menimbulkan persepsi keliru di publik.
“Makanya kami menyampaikan bahwa harus by data. By data itu bukan hanya dari versi kementerian, pemerintah, tapi juga dari stakeholder. Kalau menurut kami penyerapan itu harus dilihat dulu, apakah memang formal atau informal,” ujarnya.
BACA JUGA: Eks Buruh Desak PT Sritex Bayar Hak Rp337 M, Advokasi Minta Penjualan Aset
Ia menilai, verifikasi penting untuk memastikan bahwa data penyerapan tenaga kerja benar-benar mencerminkan pekerja lokal, bukan termasuk TKA. Aulia berharap pemerintah daerah bersikap transparan dan tegas dalam mengawasi investasi asing di Jawa Tengah.
Dalam hematnya, investasi seharusnya menjadi sarana peningkatan kesejahteraan, bukan justru membuka pintu bagi eksploitasi dan penggusuran tenaga kerja lokal.
“Kalau gebyur uyah semuanya masuk, ya itu maksud saya harus kita biasakanlah by data,” pungkas dia. (*)
Editor: Farah Nazila
