Menanggapi siapakah pengawas program MBG, Azis mengaku belum mempelajari secara keselurahan terkait hal itu. Namun, ia menyebut di MBG ada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sebagai kepala dapur, dalam koordinasi Badan Gizi Nasioanal (BGN).
BACA JUGA: Inpres Jalan Daerah Tertinggi di Jateng, Pemkab Blora Siapkan Rp430 Miliar untuk Perbaiki 103 Ruas
“Ini badan baru yang menyelenggarakan sebuah pekerjaan yang tidak kecil. Mohon bersabarlah, penyempurnaan-penyempurnaan itu harus kita lakukan,” ujarnya.
Azis menambahkan, anggota DPR yang memiliki fungsi pengawasan juga boleh atau malah harus ikut mengawasi MBG. Sebab, kata dia, program itu kongruen dengan komisi di DPR.
“Jadi anggota DPR kalau turun, walaupun saya Komisi II, harus menerima masukan, kritikan, keluhan dari siapa saja yang mendapat manfaat dari dapur itu,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
