SEMARANG, beritajateng.tv – Dugaan penyalahgunaan wewenang oleh personel Polres Blora dan Polsek Jepon terkait kasus tuduhan remaja buang bayi telah Polda Jawa Tengah mediasi dan berakhir damai.
Sebelumnya, sejumlah anggota Polri asal Polres Blora dan Polsek Jepon sempat dilaporkan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) usai menuding remaja berinisial RF alias AT (16) sebagai pelaku pembuangan bayi di kawasan Semanggi, Blora. RF pun disebut sempat diperiksa tanpa prosedur.
Kasus yang berakhir damai itu Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, ungkap saat beritajateng.tv jumpai di Stasiun Semarang Tawang, Kota Semarang, Minggu, 21 Desember 2025 sore.
Artanto menuturkan, mediasi itu melibatkan Pemda, kepolisian, hingga keluarga yang sudah bertemu secara langsung.
“Pemda, kepolisian, keluarga yang mendapat masalah itu kan sudah bertemu dan tentunya mereka sudah ada mufakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Mungkin ada hal lain yang sifatnya di luar kegiatan penindakan hukum, itu kami hargai dan harapannya tentunya akan selesai secara kekeluargaan,” ujar Artanto.
Bahkan, Artanto mengungkap usai pertemuan itu, pihak keluarga akan mencabut aduannya di Bid Propam Polda Jawa Tengah.
BACA JUGA: Cabut Laporan ke Polda Jateng, Kasus Remaja Blora Kena Tuduh Buang Bayi Berakhir Damai
“Kami akan melihat, monitor ya, karena setelah ada rapat musyawarah menyelesaikan secara kekeluargaan, pihak keluarganya akan mencabut aduannya di Propam Polda,” sambungnya.
Kasus yang berakhir damai itu, kata Artanto, terjadi lantaran mediasi yang melibatkan Pemda, kepolisian, dan tokoh masyarakat setempat.
Selain itu, pemda, lanjut Artanto, juga memberikan bantuan untuk meringankan biaya sekolah RF.
“Jadi antara keluarga, Pemda, kepolisian, tokoh masyarakat setempat ada mediasi untuk menyelesaikan masalah ini. Dan ada dari pihak pemerintah seperti memberikan bantuan untuk biaya sekolah anaknya, itu perhatian dari pemerintah,” pungkasnya.
Sementara itu, Kapolsek Jepon, AKP Putoro Rambe, menyebut Pemerintah Kabupaten Blora menyetujui pembiayaan pendidikan lanjutan bagi korban yang berlaku setelah kelulusan SMA.
