JAKARTA, beritajateng.tv – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) mengatakan bahwa hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP menugaskan Fraksi PDIP DPR RI untuk mendesak pemerintah agar menurunkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang publik nilai terlalu tinggi.
Fraksi PDIP DPR RI diminta mendesak pemerintah untuk merevisi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
“Mencermati gejolak yang terjadi di berbagai kampus akibat kenaikan UKT dan Iuran Pengembangan Institusi secara drastis, Rakernas V Partai menugaskan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI untuk mendesak pemerintah agar menurunkan mahalnya biaya pendidikan tinggi melalui revisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024,” ujar Puan Maharani di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Minggu, 26 Januari 2024.
BACA JUGA: Golongan Terendah Hanya Rp500 Ribu, Ini Rincian UKT Undip Semarang Jalur SNBP dan SNBT 2024
Tugas untuk Fraksi PDIP DPR RI itu merupakan salah satu poin hasil rekomendasi eksternal Rakernas V PDIP. Selain mengenai UKT, rekomendasi Rakernas juga menyinggung sejumlah persoalan bangsa lainnya.
Termasuk di antaranya, Rakernas PDIP mendorong seluruh jajaran PDIP untuk solid bergerak menjalankan program kerakyatan dengan meningkatkan keberpihakan kepada petani, nelayan, buruh, dan seluruh lapisan masyarakat.
“Rakernas V Partai mendorong Tiga Pilar Partai untuk mempercepat kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui Pokok-pokok Kebijakan Kedaulatan Pangan Partai sebagaimana telah direkomendasikan pada Rakernas IV Partai tahun 2023,” imbuh Puan.
Rakernas V PDIP desak pemerintah seriusi Net Zero Emission
Di samping itu, Rakernas V PDIP mendesak pemerintah untuk melakukan upaya menghadapi krisis iklim dan pemanasan global. Dalam hal ini, Rakernas mendesak pemerintah pemerintah untuk mengimplementasikan secara serius kebijakan Net Zero Emission dan menghentikan deforestasi.
Poin lainnya yang Puan sampaikan ialah rakernas mendesak pemerintah untuk melakukan kajian mendalam terhadap kebijakan kerja sama investasi. Hal itu guna menghindari kebijakan pragmatis jangka pendek yang berpotensi mengorbankan kepentingan nasional dan kedaulatan bangsa.
BACA JUGA: Salah Kaprah PTN-BH, Ketua BEM Undip: Picu Komersialisasi Kampus hingga Naiknya UKT dan SPI
“Rakernas V Partai mendorong penyelesaian Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Dan, mendesak pemerintah untuk menyelesaikan sengketa tanah adat dengan penuh rasa keadilan,” tegas Ketua DPR RI itu. (ant)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
