“Antarkabupaten bisa melihat, ‘Oh, pengaturan terkait Pilkadesnya seperti apa, ya?’ Jadi bisa melengkapi antardesa dan antarkabupaten, tanpa mereka harus saling berkunjung. Efisiensi anggaran akan nampak sekali,” ucap Lusi.
Tak sama dengan JDIH, ini keunggulan Fitur Regulasi Desa SIPOLAHTAH dari Dispermadesdukcapil Jawa Tengah
Selama ini, publik lebih familiar dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai media pencarian regulasi atau peraturan.
Namun, Lusi menegaskan fitur Regulasi Desa di aplikasi SIPOLAHTA berbeda dengan JDIH.
Menurut keterangannya, JDIH merupakan jaringan dokumentasi yang sifatnya umum. Sehingga, kata Lusi, semua regulasi akan termuat di JDIH.
“Kami spesifik mengatur terkait desa. Kenapa harus khususkan desa? Karena regulasi, baik Perda atau Perbup yang mengatur desa banyak dan kompleks,” paparnya.
Lusi menyebut, ada banyak hal yang termuat dalam fitur Regulasi Desa di aplikasi SIPOLAHTA.
Di antaranya pedoman penyusunan APBDes, pengelolaan keuangan desa, mekanisme pengangkatan perangkat desa, RPJMDes, hingga BUMDes.
“Mereka tinggal buka SIPOLAHTA, klik fitur Regulasi Desa, pilih kabupaten mana yang mau mereka rujuk. Misal Purworejo, pilih subject kepala desa, akan keluar Perda atau Perbup Purworejo yang mengatur kepala desa,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
