Jateng

Rp603 Miliar Masih Harus Dikejar, Ini Strategi Bapenda Semarang Genjot Pajak Daerah

×

Rp603 Miliar Masih Harus Dikejar, Ini Strategi Bapenda Semarang Genjot Pajak Daerah

Sebarkan artikel ini
Rp603 Miliar Masih Harus Dikejar, Ini Strategi Bapenda Semarang Genjot Pajak Daerah
Undian Gebyar Pajak Daerah Bapenda Kota Semarang di Semarang Great Event 2026 yang berlangsung di DP Mall Semarang. (Ellya/beritajateng.tv)

Upaya penagihan bahkan menjangkau wajib pajak yang tinggal di luar Kota Semarang. Diah mengungkapkan, pihaknya sudah dua kali mendatangi Jakarta dan Surabaya untuk menemui pemilik aset di Semarang yang belum menyelesaikan kewajiban pajaknya.

“Kami juga nagih keluar kota. Orang Jakarta dan Surabaya banyak yang punya aset di Semarang. Mungkin mereka sibuk, jadi kami yang datang ke sana, membuka layanan sekaligus konsultasi kalau ada kesulitan,” jelasnya.

Selain penagihan, Bapenda memberikan stimulus berupa pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan persentase berbeda. Program tersebut berlaku hingga Desember 2026.

Kebijakan ini harapannya mendorong masyarakat segera menyelesaikan transaksi dan kewajiban pajaknya sehingga penerimaan daerah ikut meningkat.

PBB Jadi Penyumbang Terbesar, BPHTB Baru 72 Persen

Dari sejumlah jenis pajak daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih menjadi penyumbang penerimaan terbesar di Kota Semarang.

Hingga awal November 2026, realisasi PBB mencapai Rp630,50 miliar atau 90,07 persen dari target Rp700 miliar.

Sementara itu, penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor makanan dan minuman telah mencapai sekitar 84 persen dari target.

Adapun realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) masih berada di kisaran 72,46 persen.

Capaian tersebut menunjukkan setiap sektor pajak memiliki tantangan berbeda. Karena itu, Bapenda terus mengoptimalkan penagihan sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Diah mengingatkan bahwa pajak daerah menjadi salah satu sumber penting pembiayaan pembangunan Kota Semarang.

Penerimaan tersebut mendukung berbagai program pelayanan publik, mulai dari pembiayaan Universal Health Coverage (UHC), sekolah gratis, hingga pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan penanganan genangan.

“Bagian besar pembangunan itu dari pajak. Infrastruktur, penanganan banjir, dan genangan yang semakin berkurang juga didukung dari penerimaan pajak,” tuturnya.

Restoran dan Kafe Bertambah, Potensi Pajak Kuliner Meningkat

Di tengah upaya mengejar target penerimaan, Bapenda melihat sektor kuliner sebagai salah satu peluang untuk memperkuat pendapatan daerah.