SEMARANG, beritajateng.tv – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang masih menghadapi pekerjaan besar untuk mengejar target penerimaan pajak daerah 2026. Hingga awal November, realisasi pajak baru mencapai 79,70 persen atau sekitar Rp2,3 triliun dari target Rp2,9 triliun.
Artinya, Pemkot Semarang masih harus mengejar kekurangan penerimaan sekitar Rp603,84 miliar dalam sisa waktu dua bulan terakhir tahun ini.
Kepala Bapenda Kota Semarang, Diah Supartiningtias, mengaku optimistis penerimaan pajak bisa menembus lebih dari 90 persen hingga akhir Desember. Namun, ia belum berani memastikan target 100 persen dapat tercapai.
“Kami optimistis bisa di atas 90 persen. Harapan kami di atas 90 persen bisa tercapai,” kata Diah, Jumat (6/11/2026).
Menurutnya, mengejar target pajak tahun ini membutuhkan upaya lebih keras dari tahun sebelumnya. Kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih turut memengaruhi kemampuan dan prioritas masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
BACA JUGA: Taat Bayar Kendaraan Hingga PBB, Bisa Dapat Mobil HP dan Umroh di Undian Pajak Bapenda Semarang
“Kalau melihat kondisi ekonomi seperti ini, mungkin membayar pajak menjadi nomor sekian dulu. Tetapi kami harus memberikan semangat kepada masyarakat bahwa pajak juga menjadi sumber utama pemerintah Kota Semarang untuk melakukan pembangunan,” ujarnya.
Bapenda Jemput Bola hingga Jakarta dan Surabaya
Untuk mempercepat penerimaan, Bapenda Semarang tidak hanya menunggu wajib pajak datang ke kantor pelayanan. Petugas aktif mendatangi masyarakat melalui program Naliko atau Nagih Keliling Kota.
Melalui program tersebut, Bapenda membuka pelayanan di 16 kecamatan dan kelurahan. Layanan berlangsung setiap Senin hingga Jumat, mulai pukul 08.00 sampai 17.00 WIB.
Masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan tersebut untuk membayar pajak sekaligus berkonsultasi apabila menghadapi kendala administrasi maupun pembayaran.
Bapenda juga menggandeng Kejaksaan untuk menagih piutang pajak dengan nilai lebih dari Rp100 juta. Sementara piutang di bawah nominal tersebut ditangani langsung oleh petugas Bapenda.
Upaya penagihan bahkan menjangkau wajib pajak yang tinggal di luar Kota Semarang. Diah mengungkapkan, pihaknya sudah dua kali mendatangi Jakarta dan Surabaya untuk menemui pemilik aset di Semarang yang belum menyelesaikan kewajiban pajaknya.
“Kami juga nagih keluar kota. Orang Jakarta dan Surabaya banyak yang punya aset di Semarang. Mungkin mereka sibuk, jadi kami yang datang ke sana, membuka layanan sekaligus konsultasi kalau ada kesulitan,” jelasnya.
Selain penagihan, Bapenda memberikan stimulus berupa pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan persentase berbeda. Program tersebut berlaku hingga Desember 2026.
Kebijakan ini harapannya mendorong masyarakat segera menyelesaikan transaksi dan kewajiban pajaknya sehingga penerimaan daerah ikut meningkat.
PBB Jadi Penyumbang Terbesar, BPHTB Baru 72 Persen
Dari sejumlah jenis pajak daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih menjadi penyumbang penerimaan terbesar di Kota Semarang.
Hingga awal November 2026, realisasi PBB mencapai Rp630,50 miliar atau 90,07 persen dari target Rp700 miliar.
Sementara itu, penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor makanan dan minuman telah mencapai sekitar 84 persen dari target.
Adapun realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) masih berada di kisaran 72,46 persen.
Capaian tersebut menunjukkan setiap sektor pajak memiliki tantangan berbeda. Karena itu, Bapenda terus mengoptimalkan penagihan sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Diah mengingatkan bahwa pajak daerah menjadi salah satu sumber penting pembiayaan pembangunan Kota Semarang.
Penerimaan tersebut mendukung berbagai program pelayanan publik, mulai dari pembiayaan Universal Health Coverage (UHC), sekolah gratis, hingga pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan penanganan genangan.
“Bagian besar pembangunan itu dari pajak. Infrastruktur, penanganan banjir, dan genangan yang semakin berkurang juga didukung dari penerimaan pajak,” tuturnya.
Restoran dan Kafe Bertambah, Potensi Pajak Kuliner Meningkat
Di tengah upaya mengejar target penerimaan, Bapenda melihat sektor kuliner sebagai salah satu peluang untuk memperkuat pendapatan daerah.
Jumlah restoran di Kota Semarang terus bertambah. Berdasarkan pendataan Bapenda, jumlah restoran yang sebelumnya sekitar 3.500 pada tahun lalu kini meningkat menjadi lebih dari 3.700.
Pertumbuhan tersebut di perkirakan mencapai sekitar 10 persen.
Diah menilai perkembangan usaha kuliner menjadi peluang bagi Semarang untuk meningkatkan penerimaan PBJT sektor makanan dan minuman.
Menurutnya, aktivitas restoran dan kafe di Semarang semakin berkembang. Kota ini juga memiliki daya tarik kuat sebagai salah satu tujuan wisata kuliner.
“Semarang juga sudah semakin bergeliat. Apalagi Semarang terkenal sebagai kota kuliner. Kalau objek wisata mungkin kita kalah, tetapi kalau restoran dan kafe, Kota Semarang paling juara,” katanya.
Bapenda berharap pertumbuhan usaha tersebut diikuti peningkatan kepatuhan pengusaha dalam membayar pajak. Dengan begitu, perkembangan ekonomi daerah juga memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Siapkan Undian Dua Mobil Listrik untuk Wajib Pajak
Selain memperluas penagihan dan memberikan stimulus, Bapenda menyiapkan program apresiasi untuk meningkatkan minat masyarakat membayar pajak.
Program undian hadiah tersebut bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dalam rangkaian penutupan Semarang Great Event.
Ada tiga kategori apresiasi yang disiapkan, yakni PBB, Ijolke, serta Apresiasi Wajib Pajak Opsen dan PKB (AWP OK).
Untuk kategori PBB, lebih dari 614.000 wajib pajak masuk dalam daftar peserta undian. Panitia menyiapkan dua unit mobil listrik sebagai hadiah utama.
Sementara kategori Ijolke menyasar wajib pajak PBJT sektor hotel, restoran, hiburan, dan parkir. Hadiahnya meliputi paket umrah untuk dua orang, sepeda motor, serta telepon genggam.
Adapun kategori AWP OK pemkot berikan kepada wajib pajak yang patuh membayar pajak kendaraan bermotor. Hadiah yang disiapkan berupa tablet, telepon genggam, dan sepeda motor.
Diah berharap program tersebut dapat menjadi dorongan tambahan bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan. (*)
