Dalam situasi seperti ini, warga masih menerima surat dari BTN jika pelelangan rumah jatuh pada 16 Mei 2025.
Usut punya usut, ternyata sertifikat warga masih berstatus di agunkan oleh pengembang di BTN. “Kami ini sudah membayar lunas kepada PT ACK, tetapi masih harus membayar lagi pinjaman ke BTN,” tegasnya.
BACA JUGA: Gelar Nostalgic Ramadan, Aston Inn Pandanaran Semarang Ajak Anak Panti Asuhan Bukber-Inap Hotel
Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Semarang, Wisnu Wahyudi mengatakan, awalnya hanya ada seorang warga yang mengadu terkait permasalahan dengan pengembang Perumahan Punsae.
Saat audensi, ternyata banyak warga lain yang mengalami permasalahan dengan pengembang. Maka ia meminta pendataan ulang dan verifikasi berapa banyak warga yang sudah membayar lunas dan di rugikan.
“Karena data dari PT ACK ada 72 pembeli yang sudah membayar lunas, tetapi warga menyampaikan ada sekitar 100. Termasuk juga warga yang merasa di rugikan harus di data,” jelasnya.
Dari audiensi ini, lanjut Wisnu, juga terungkap permasalahan di Perumahan Punsae dengan pengembang PT ACK berawal saat BTN memberikan kredit kepada pengelola lama yang bernama Ari.
Selanjutnya, perusahaan tersebut beralih/diteruskan oleh Prayitno. Atas persoalan ini, Wisnu menduga BTN tidak mengetahui permasalahan yang terjadi di PT ACK.
Menurutnya, peralihan dari Ari kepada Prayitno pasti ada mandat dan seharusnya BTN selaku kreditur juga mengetahui jika ada peralihan debitur.
Sehingga persoalan ini harus ‘clear’ dahulu agar warga tidak terugikan. BTN juga di minta agar tidak menekan warga, dengan menagih dan mengancam mengeksekusi (lelang) rumah warga.
“Saya minta ada komunikasi yang baik agar ada solusi, apalagi warga sudah membayar dan lunas,” tandasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
