Meski demikian, permintaan dari masyarakat tetap berdatangan. Bahkan menurut Bowo, hampir seluruh anggota DPRD Kota Semarang mengalami hal serupa setiap musim SPMB.
“Hampir semua teman-teman anggota DPRD pernah bercerita soal banyaknya permintaan seperti ini. Tapi justru tugas kami sekarang adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai mekanisme SPMB yang sebenarnya,” ujarnya.
Menurut dia, sistem seleksi saat ini bekerja berdasarkan algoritma dan parameter yang telah ditentukan. Faktor usia, domisili, nilai akademik, prestasi, hingga data kependudukan menjadi dasar penilaian yang diproses secara otomatis.
“Secara regulasi kami memang tidak memiliki kewenangan untuk memasukkan siapa pun. Semua sudah diproses oleh sistem. Jadi bukan manusia yang menentukan diterima atau tidak diterima,” katanya.
Bowo bahkan menantang siapa pun yang memiliki bukti adanya praktik titip-menitip siswa oleh anggota DPRD untuk melaporkannya.
“Kalau ada bukti konkret bahwa ada anggota DPRD yang bisa memasukkan siswa ke sekolah tertentu, saya siap membongkarnya. Karena itu sudah menyalahi aturan dan tidak sesuai dengan posisi kami sebagai anggota dewan,” ujarnya.
Di tengah derasnya harapan orang tua yang ingin anaknya bersekolah di SMP negeri favorit, Bowo menilai yang terpenting saat ini adalah memastikan sistem berjalan sesuai aturan.
Sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan SPMB. Karena itu pihaknya akan terus memantau agar seluruh proses seleksi berlangsung transparan, akuntabel, dan bebas intervensi.
“Kami ingin memastikan SPMB berjalan sesuai peraturan wali kota, peraturan kepala dinas, dan ketentuan yang berlaku. Fokus kami adalah mengawasi agar sistem ini berjalan fair untuk semua calon murid,” katanya. (*)
