SEMARANG, beritajateng.tv – Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang menggelar penindakan tegas terhadap puluhan pedagang kaki lima. Pihaknya menggalakkan penertiban PKL Kota Semarang akibat pelanggaran batas jam operasional Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Aparat menindak sedikitnya 34 lapak pedagang yang nekat berjualan melampaui aturan waktu di kawasan Semarang Tengah. Petugas menyisir Jalan Batan Selatan, Jalan Gajah Mada, Jalan Pemuda, Jalan MH Thamrin, Simpang Lima, hingga Jalan Ki Mangunsarkoro.
Alasan Penertiban PKL Kota Semarang
Petugas menertibkan tempat usaha dengan membongkar tenda serta menyita fasilitas berjualan seperti kursi dan meja. Kepala Satpol PP Kota Semarang Fajar Purwoto menegaskan bahwa tindakan tegas ini berkaitan dengan status zona merah Covid-19.
“Kasus Corona di Kota Semarang mencapai 2.053 kasus, saya sudah sampaikan tidak ada toleransi lagi,” tegas Fajar.
Fajar menyebut Peraturan Wali Kota menetapkan batas operasional kegiatan usaha warga maksimal hingga pukul 22.00 WIB. Namun, banyak pedagang kaki lima mengabaikan aturan pembatasan malam hari serta tetap melayani pembeli di tempat.
“Kami segera melaksanakan penegakan hukum dengan membongkar lapak para pedagang,” kata Fajar.
Pihaknya sangat menyesalkan sikap para pelaku usaha di kawasan Jalan Ki Mangunsarkoro yang bertindak sangat membandel. Pengelola lapak tetap nekat buka meski aparat kecamatan, Koramil, serta kepolisian sudah berulang kali memberikan teguran resmi.
“Di Jalan Ki Mangunsarkoro pedagang benar-benar membandel, sudah berulang kali kami ingatkan tetapi tidak diindahkan,” ujar Fajar.
Fajar mendesak seluruh pemilik usaha menaati aturan pembatasan baru yang semakin ketat hingga pukul 20.00 WIB. Pihaknya siap menindak tanpa pandang bulu terhadap pedagang jalanan maupun pengelola pusat perbelanjaan modern yang nekat melanggar.
“Ada pedagang atau mal yang keras kepala, pasti langsung kami tindak tegas,” tambah Fajar.
Sementara itu, Camat Semarang Tengah Abdul Haris Nur Hidayat mengonfirmasi pengajuan permohonan penertiban kepada Satpol PP. Pihaknya bersama jajaran TNI-Polri sebelumnya hanya bisa memberikan imbauan tanpa wewenang menyita barang dagangan milik warga.
