Jateng

Sebut Dapur MBG Milik Polisi hingga Parpol, PMII Semarang Desak Prabowo Hentikan Semua Program Prioritas

×

Sebut Dapur MBG Milik Polisi hingga Parpol, PMII Semarang Desak Prabowo Hentikan Semua Program Prioritas

Sebarkan artikel ini
demo semarang
Ketua KOPRI PC PMII Kota Semarang Fardha Nihayatul Ulum saat menyampaikan orasi dalam aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Jawa Tengah, Kota Semarang, Rabu, 17 Juni 2026 sore. (Made Dinda Yadnya Swari/beritajateng.tv)

Pihaknya menilai pelaksanaan program tersebut belum sesuai dengan janji awal pemerintah yang menyebut bahan baku MBG akan menyerap hasil produksi masyarakat kecil.

Fardha kembali menyinggung pernyataan pihak Badan Gizi Nasional (BGN) yang sempat menjadi perhatian publik beberapa waktu lalu.

“Kita tahu bahwa Kepala BGN kemarin menyatakan MBG tidak akan bubar karena pemiliknya adalah polisi, tentara dan juga DPR. Itu valid, BGN yang bilang,” kata Fardha.

Dalam hematnya, perputaran anggaran MBG saat ini justru lebih banyak menguntungkan kelompok yang dekat dengan kekuasaan. Padahal, kata dia, pemerintah sebelumnya menjanjikan program tersebut mampu menjadi pasar bagi hasil produksi masyarakat desa.

“Nah, per hari ini perputaran anggaran MBG larinya semua adalah ke kaum-kaum rezim. Sehingga yang dijanjikan di awal di mana nanti pengambilan produksi MBG dari masyarakat sampai hari ini tidak terpenuhi,” terang Fardha.

Bukan Hanya MBG, PMII Minta Pemerintah Evaluasi Kopdes Merah Putih hingga Sekolah Rakyat

Selain menyoroti rantai pasok MBG, PMII Kota Semarang juga mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran dalam sejumlah program prioritas pemerintah.

Fardha menilai masih banyak ketidaksesuaian antara anggaran yang pemerintah gelontorkan dengan kondisi yang masyarakat rasakan di lapangan.

“Kemudian yang kedua adalah di mana ketika MBG ini berjalan, banyak sekali ketidaksesuaian-ketidaksesuaian anggaran yang turun dengan apa yang ada di masyarakat,” terang Fardha.

Sebab itu, PMII Kota Semarang mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah program prioritas nasional.

Program yang mereka soroti tidak hanya MBG, namun juga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta Sekolah Rakyat.

“Sehingga kami dari PC PMII Kota Semarang meminta untuk pemerintahan Prabowo-Gibran hari ini untuk menghentikan semua program prioritas baik itu MBG, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, untuk dievaluasi kembali kemudian dikaji lagi apakah itu kemudian berfungsi di masyarakat atau tidak,” tegas Fardha.

BACA JUGA: Puji Media Lokal di Jateng Media Summit 2026, Gus Yasin: Dongkrak Indeks Demokrasi Kita