SEMARANG, beritajateng.tv – Massa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Semarang menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat menggelar demo di depan Kantor DPRD Jawa Tengah, Rabu, 17 Juni 2026 sore.
Dalam aksi tersebut, mereka menilai program unggulan pemerintah itu belum memberikan dampak yang mereka janjikan kepada masyarakat kecil. Khususnya petani di pedesaan.
Ketua Korps PMII Putri (KOPRI) Pengurus Cabang (PC) PMII Kota Semarang, Fardha Nihayatul Ulum, bahkan menyinggung pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang sebelumnya menyebut MBG tidak akan bubar karena pemiliknya adalah polisi, tentara, dan DPR.
Dari atas mobil komando, Fardha menyampaikan kritik tersebut di hadapan ratusan peserta aksi.
“Siapa pemilik MBG kawan-kawan? Polisi, tentara, DPR, partai-partai. Ironis sekali kawan-kawan, yang katanya produksi MBG diambil dari petani-petani kecil, nyatanya hari ini yang paling ditindas adalah petani-petani yang ada di desa,” seru Fardha dalam orasinya.
BACA JUGA: Pemprov Jateng 2 Kali Tak Temui Demonstran di Semarang, Gus Yasin: Pemerintah Sudah Buka Ruang Diskusi
Selain menyoroti MBG, Fardha juga menyinggung kondisi ekonomi masyarakat yang menurutnya semakin berat akibat kenaikan berbagai kebutuhan pokok.
Ia menilai persoalan ekonomi yang masyarakat rasakan saat ini tidak bisa dilepaskan dari berbagai kebijakan pemerintah.
“Kita hanya mau menyampaikan kondisi masyarakat yang ada di arus bawah yang tidak pernah kalian lihat kondisinya,” ucap Fardha.
Tak cuma itu, Fardha turut menyindir pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang pernah menyebut dolar tidak terlalu berpengaruh bagi masyarakat desa. Menurutnya, realitas di lapangan justru menunjukkan sebaliknya.
“Kenyataannya harga bahan pokok naik, harga BBM naik, semua harga naik, kawan-kawan. Artinya dolar berguna atau tidak? Tetap tidak berguna, kata Prabowo. Ironis sekali bagi warga negara Indonesia ini,” lanjutnya.
PMII Singgung Pernyataan Kepala BGN soal Siapa Pemilik MBG
Usai berorasi, Fardha menjelaskan lebih lanjut alasan PMII Kota Semarang menyoroti program MBG dalam demonstrasi tersebut.
Pihaknya menilai pelaksanaan program tersebut belum sesuai dengan janji awal pemerintah yang menyebut bahan baku MBG akan menyerap hasil produksi masyarakat kecil.
Fardha kembali menyinggung pernyataan pihak Badan Gizi Nasional (BGN) yang sempat menjadi perhatian publik beberapa waktu lalu.
“Kita tahu bahwa Kepala BGN kemarin menyatakan MBG tidak akan bubar karena pemiliknya adalah polisi, tentara dan juga DPR. Itu valid, BGN yang bilang,” kata Fardha.
Dalam hematnya, perputaran anggaran MBG saat ini justru lebih banyak menguntungkan kelompok yang dekat dengan kekuasaan. Padahal, kata dia, pemerintah sebelumnya menjanjikan program tersebut mampu menjadi pasar bagi hasil produksi masyarakat desa.
“Nah, per hari ini perputaran anggaran MBG larinya semua adalah ke kaum-kaum rezim. Sehingga yang dijanjikan di awal di mana nanti pengambilan produksi MBG dari masyarakat sampai hari ini tidak terpenuhi,” terang Fardha.
Bukan Hanya MBG, PMII Minta Pemerintah Evaluasi Kopdes Merah Putih hingga Sekolah Rakyat
Selain menyoroti rantai pasok MBG, PMII Kota Semarang juga mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran dalam sejumlah program prioritas pemerintah.
Fardha menilai masih banyak ketidaksesuaian antara anggaran yang pemerintah gelontorkan dengan kondisi yang masyarakat rasakan di lapangan.
“Kemudian yang kedua adalah di mana ketika MBG ini berjalan, banyak sekali ketidaksesuaian-ketidaksesuaian anggaran yang turun dengan apa yang ada di masyarakat,” terang Fardha.
Sebab itu, PMII Kota Semarang mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah program prioritas nasional.
Program yang mereka soroti tidak hanya MBG, namun juga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta Sekolah Rakyat.
“Sehingga kami dari PC PMII Kota Semarang meminta untuk pemerintahan Prabowo-Gibran hari ini untuk menghentikan semua program prioritas baik itu MBG, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, untuk dievaluasi kembali kemudian dikaji lagi apakah itu kemudian berfungsi di masyarakat atau tidak,” tegas Fardha.
BACA JUGA: Puji Media Lokal di Jateng Media Summit 2026, Gus Yasin: Dongkrak Indeks Demokrasi Kita
Selain itu, PMII Kota Semarang juga membawa sejumlah isu lain dalam demonstrasi tersebut, termasuk kondisi ekonomi nasional dan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
“Kemudian lain-lain terkait dengan kondisi ekonomi hari ini kami juga bahas, termasuk RUU Perampasan Aset juga,” pungkasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
