SEMARANG, beritajateng.tv – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, meminta aparatur sipil negara (ASN) tidak menyampaikan kritik, masukan, maupun komentar mengenai pemerintah melalui media sosial.
Sumarno meminta seluruh ASN memanfaatkan jalur internal yang telah tersedia untuk menyampaikan berbagai aspirasi tersebut.
Pesan itu Sumarno sampaikan usai pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kamis, 25 Juni 2026 sore.
Pihaknya menegaskan, pemerintah tidak menutup 𝖽iri terhadap kritik. Namun, sebagai ASN, setiap masukan sebaiknya tersampaikan melalui mekanisme organisasi secara berjenjang, mulai dari atasan langsung hingga pimpinan.
“Kami mohon kita ini menjadi aparat sipil negara. Kalau punya masukan, punya kritik terhadap pemerintahan, terhadap kita, kepada mungkin dari Pemprov Jateng dan sebagainya, panjenengan semua punya saluran yang sudah pasti, yang sudah jelas,” ujar Sumarno.
Ia mengungkap, setiap ASN memiliki jalur komunikasi resmi yang lebih tepat daripada menyampaikan pendapat melalui media sosial.
“Jenengan bisa konfirmasi atau memberi masukan kepada atasan panjenengan. Nanti secara mengalir akan naik ke atas,” lanjutnya.
Sumarno juga mengingatkan ASN agar lebih bijak menggunakan media sosial. Ia menilai penyampaian kritik melalui mekanisme internal akan lebih tepat sasaran dan lebih mudah memperoleh tindak lanjut.
“Kita sebagai aparat sipil negara tidak seharusnya menyampaikan informasi. Karena kita punya saluran yang sudah pasti dan mudah. Secara berjenjang, masukan, kritik, konfirmasi itu bisa 𝖽isampaikan secara langsung,” sambungnya.
Sumarno Sebut Kritik dari ASN Bukan Hal Tabu bagi Pemerintah
Sumarno menegaskan kritik dari masyarakat maupun ASN bukan sesuatu yang harus 𝖽ihindari. Sebaliknya, kata 𝖽ia, kritik justru menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah agar pelayanan publik terus membaik.
Sebab itu, Sumarno meminta setiap ASN tetap menyampaikan berbagai masukan maupun gagasan, tetapi melalui jalur yang sesuai dengan mekanisme birokrasi.
