SEMARANG, beritajateng.tv – Sektor pariwisata disebut belum signifikan dalam menyumbang pendapatan hotel di Jawa Tengah. Sehingga, ketika penerapan efisiensi anggaran, hotel pun menjadi pihak yang terkena dampaknya.
Penasehat Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Jawa Tengah, Bambang Mintosih, mengungkapkan bahwa peran sektor pariwisata dalam pendapatan hotel di Jawa Tengah masih minim.
Selama ini, hotel lebih mengandalkan kegiatan pemerintahan seperti rapat dan seminar atau MICE (Meetings, Incentives, Convention, and Exhibitions).
Sehingga, ketika pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran dengan meminimalisir perjalanan dinas, hotel menjadi pihak yang paling terkena dampaknya.
BACA JUGA: Dampak Efisiensi Anggaran, 30 Persen Pesanan Hotel di Semarang Batal-Rugi Ratusan Juta Rupiah
“Kami sangat terdampak. Kenapa? Karena Jawa Tengah ini MICE-nya itu menjadi utama. Berbeda memang dengan kota lain, Jawa Tengah itu cirinya adalah kebanyakan tamu yang di hotel 52 persennya itu diisi tamu-tamu pemerintah, tamu MICE. Ini bisa dibayangkan dampaknya,” kata Bambang saat beritajateng.tv hubungi, Selasa, 18 Februari 2025.
Benk, sapaan akrabnya, mengatakan awan gelap industri perhotelan mulai terasa di awal tahun 2025 ini. Biasanya, hotel mulai menerima reservasi kegiatan pemerintah untuk setahun ke depan di awal tahun. Akan tetapi, hingga akhir Februari ini, belum ada pesanan masuk.
Bahkan, hotel terpaksa membatalkan pesanan dari sejumlah instansi pemerintah yang sudah terlanjur melakukan pembayaran awal (DP).
“Kami semuanya paham, kami menghargailah peraturan. Tapi ada alternatif lain, gak? Karena Jawa Tengah itu belum belum bisa mengharapkan sepenuhnya wisata. Ini gak bisa diharapin,” sambungnya.
Sektor pariwisata tak terlalu menopang pendapatan hotel di Jawa Tengah
Lebih lanjut, Benk menuturkan jika sektor pariwisata atau tamu masyarakat umum memang tak terlalu menyumbang banyak pada pendapatan hotel. Alasannya, mereka hanya belanja kamar saja.
Sedangkan pemerintah atau kegiatan MICE akan memesan satu paket dalam jumlah besar. Misalnya seperti ruangan rapat, kamar, hingga restoran.
Oleh karenanya, Benk menilai pemangkasan anggaran seharusnya bisa tetap berjalan tanpa menyetop perjalanan dinas secara sepenuhnya.
“Mungkin harapannya kurangi waktunya aja, jangan langsung stop. Jumlah meeting biasanya dua hari, kurangi sehari. Gitu aja,” usulnya.
BACA JUGA: Lesu Imbas Efisiensi Anggaran, Ribuan Pekerja Harian Hotel di Jawa Tengah Rentan Kena PHK
Saat ini, lanjut Benk, kawan-kawan hotel masih terus harap-harap cemas menanti langkah selanjutnya dari pemerintah selain memangkas perjalanan dinas.
Melihat banyaknya keluhan dan kritikan dari sektor perhotelan, pihaknya mengharapkan pemerintah mampu memberikan alternatif lain sehingga ekonomi perhotelan tetap berjalan.
“Karena hotel itu makro, bukan hanya hotel, yang terkena dampak itu nanti bisa pusat oleh-oleh, bisa transportasi, UMKM, dan lainnya,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
