SEMARANG, beritajateng.tv – Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah mengalami penurunan sebesar 307,99 ribu menjadi 3,4 juta orang pada tahun 2024 berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS).
Secara persentase, penduduk miskin di Jawa Tengah turun 0,89 persen menjadi 9,58 persen. Pada Maret 2024 lalu, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah mencapai 10,74 persen.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur, menyebut penurunan itu cukup signifikan. Alasannya, angka kemiskinan di Jawa Tengah sudah mencapai satu digit.
BACA JUGA: BPS Sebut Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah Turun 307,9 Ribu: Kenaikan Upah Buruh Berpengaruh
“Memang berdasarkan hasil survei oleh BPS, sampai dengan September 2024 alhamdulilah untuk Jawa Tengah mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari 10,47 persen jadi 9,58 persen; jumlah penduduk miskin per September 2024 itu 3,4 juta orang. Itu secara makro ya,” ungkap Imam.
Menurutnya, angka itu tak jauh berbeda dengan data Dinas Sosial Jawa Tengah yang menggunakan pendekatan mikro.
“Kalau kemiskinan berdasarkan rilis BPS kan menggunakan pendekatan survei untuk menghitung data makro, dengan menghitung angka kesejahteraan, inflasi, deflasi, ekspor, impor dan garis kemiskinan. Yang ada di kami itu datanya mikro, yang diambil di DT Jateng,” jelas dia.
Data BPS berbeda dengan DT Jateng, Imam sebut masih ada 3,7 juta penduduk miskin di Jateng, ini rinciannya
Ia membeberkan, berdasarkan data DT Jateng, masih ada 3.737.218 penduduk miskin di Jawa Tengah. Angka itu lebih tinggi ketimbang rilis BPS.
Imam menjelaskan, penduduk miskin itu terbagi menjadi tiga golongan, yaitu P1 atau miskin ekstrem, P2 atau sangat miskin, dan P3 atau miskin.
“Kalau yang P1 atau miskin ekstrem itu tinggal 439 anggota keluarga. Yang P2 ada 166.346 anggota keluarga, dan P3 atau miskin itu ada 3.570.433 anggota keluarga. Ini jangan disamakan dengan BPS karena ini data mikro,” jelas Imam.
Menurut keterangannya, orang yang masuk kategori miskin ekstrem adalah mereka yang pendapatan per harinya kurang dari 2 dolar AS.
“Kemiskinan ekstrem kan keluarga yang setiap orang pendapatannya kurang dari 2 USD. Misal, satu keluarga ada 3 orang; nah 3 orang itu jika ditotal pendapatannya hanya Rp100 ribu per hari. Itu masuk miskin ekstrem,” paparnya.
Dinas Sosial Jawa Tengah, kata Imam, lebih banyak melakukan intervensi pada kelompok P3 atau miskin; utamanya, dengan pola pemberdayaan.
“Misalnya dalam satu keluarga itu ada anggota yang masih produktif, mungkin dia punya kehalian apa, kami beri pelatihan. Kalau memang dia ada embrio usaha, bisa diberikan modal yang sangat ringan,” jelasnya.
Tak hanya itu, perlindungan jaminan sosial bagi warga yang sudah memasuki usia tua pun Imam sebut masuk dalam upaya intervensi kemiskinan.
“Kalau itu intervensinya lewat KJS, PKH, dan dari Kemensos memberikan makanan rutin,” ucapnya.
Ada 16 daerah masuk zona merah kemiskinan, Kota Semarang masuk zona hijau dengan kemiskinan terendah
Lebih lanjut, Imam mengungkap daerah di Jawa Tengah yang masih masuk kategori kemiskinan merah. Adapun merah itu, kata Imam, adalah daerah dengan angka kemiskinan di atas nasional dan provinsi.
“Yang merah ada Cilacap, Wonogiri, Kabupaten Magelang, Purworejo, Blora, Grobogan, Demak, Banyumas, Klaten, Sragen, Rembang, Purbalingga, Banjarnegara, Pemalang, Brebes, Kebumen,” terangnya.
Sementara itu, Imam menyebut ada tiga daerah yang tergolong kategori kuning. Adapun kategori kuning ialah daerah yang angka kemiskinannya sudah di bawah nasional, namun masih di atas Jawa Tengah.
BACA JUGA: Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan, BPK RI Soroti Kemiskinan di Kebumen, Brebes, dan Sragen
“Yang kuning ada Pati, Kendal, Karanganyar, Boyolali,” jelasnya.
Sementara lainnya, kategori hijau adalah daerah yang angka kemiskinannya sudah di bawah nasional dan provinsi.
“Hijau itu ada di Kota Semarang, Semarang, Kota Salatiga, Temanggung, Batang, Kabupaten Pekalongan, Pekalongan, Kota Surakarta, Sukoharjo, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kota Magelang. Yang paling rendah itu Kota Semarang, 4,03 persen,” pungkas dia. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
