SEMARANG, beritajateng.tv– Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Tengah (Jateng) mencatat penurunan jumlah sengketa informasi selama periode Januari hingga Juni 2025.
Ketua KIP Jateng, Indra Ashoka Mahendrayana, mengungkapkan bahwa penurunan ini disebabkan oleh peningkatan peran badan publik di Jateng dalam mendukung keterbukaan informasi.
“Kesadaran untuk membuka keran informasi sudah lebih baik, dan masyarakat pun semakin terlayani. Hal ini berdampak pada menurunnya jumlah sengketa yang terdaftar. Sinergi antara badan publik di kabupaten/kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, RSUD, dan desa terus meningkat,” kata Indra dalam konferensi pers pada Senin, 9 Juni 2025.
Selama enam bulan pertama tahun 2025, terdapat 23 permohonan sengketa informasi, di mana 80 persen di antaranya sudah disidangkan.
Indra mencatat bahwa pemerintah desa menjadi termohon terbanyak dalam permohonan tersebut.
BACA JUGA: Profil Setiawan Hendra Kelana, Resmi Jadi Komisioner KIP Jateng Gantikan Sutarto
Menurutnya, penurunan sengketa informasi ini juga dipengaruhi oleh kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan secara rutin oleh KIP.
“Monev ini memberi dampak positif bagi badan publik untuk lebih baik dalam menyediakan informasi,” tambahnya.
Indra menambahkan, tahun lalu persentase peserta yang informatif meningkat, mendorong daerah-daerah untuk bersaing dalam memberikan layanan informasi publik yang baik.
Ia menjelaskan bahwa program efisiensi dan evaluasi baru akan mulai berlangsung pada pertengahan Juni 2025.
“Beberapa kategori, seperti KPU dan Bawaslu di kabupaten/kota, tidak kami masukkan dalam peserta monev, namun ini tidak akan berdampak negatif,” ujarnya.
Dengan berkurangnya beban pasca-pemilu, fungsi monitoring KIP tetap berjalan. Indra menekankan pentingnya sosialisasi di tingkat desa, dengan kolaborasi antara KIP dan pemerintahan kabupaten/kota.
Saat ini, terdapat empat kegiatan di Kabupaten Semarang yang melibatkan KIP Jateng sebagai narasumber, dengan fokus pada penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) desa.
“Kami harus menyiasati efisiensi anggaran, sehingga kami bekerja sama dengan kabupaten/kota untuk sosialisasi yang lebih efektif,” pungkasnya.
