SEMARANG, beritajateng.tv – Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Budi Setiyono, menyinggung persoalan stunting saat membahas target Indonesia menjadi negara maju pada 2045 atau Indonesia Emas.
Budi bahkan mengaitkan penanganan stunting dengan kondisi fisik generasi Indonesia mendatang. Ia menyebut, Indonesia perlu memastikan anak-anak tumbuh dengan kondisi fisik yang lebih baik agar dapat sejajar dengan negara-negara maju.
Hal itu Budi sampaikan dalam sambutannya pada acara Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di Novotel Semarang, Selasa, 22 September 2026.
Menurut pendapatnya, negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang, dan sejumlah negara Eropa memiliki prevalensi stunting di bawah 5 persen. Budi kemudian menggunakan angka tersebut sebagai perbandingan dengan kondisi di Indonesia.
“Sehingga banyak di antara kita itu salah paham kenapa wajah negara kita tidak secantik orang di Jepang, tidak secantik orang di Korea Selatan, tidak secantik orang di Eropa. Itu di antaranya adalah karena negara-negara tersebut prevalensi stunting-nya sudah di bawah 5 persen,” kata Budi.
BACA JUGA: Ahmad Luthfi Sebut Stunting di Wonosobo Tinggi: Periksa 10 Anak, 9-nya Stunting
Ia menegaskan, Indonesia harus memastikan persoalan stunting dapat ԁitangani jika ingin mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.
“Sehingga di tahun 2045 itu kalau kita prevalensi stunting-nya itu masih di atas 5 persen kita tidak akan bisa bermimpi negara kita itu secantik, seganteng wajah-wajah orang penduduk di negara-negara maju itu,” imbuh Budi.
Budi kemudian mengatakan target tersebut harus ԁimulai dari memastikan tumbuh kembang anak-anak Indonesia sejak sekarang. Cara utamanya yakni menyelesaikan stunting sejak ibu hamil.
“Karena kita itu sudah kadung mendeklarasikan diri akan menjadi negara maju, Indonesia Emas, pada saat 100 tahun kita merayakan kemerdekaan. Maka kita harus punya kepastian langkah untuk memastikan wajah-wajah anak-anak kita itu secantik, seganteng wajah-wajah, paling tidak seperti orang Korea Selatan sekarang ini,” tutur Budi.
Budi Sebut Prevalensi Stunting Tingkat Nasional Masih 19,8 Persen
Budi mengingatkan, persoalan stunting di Indonesia masih menjadi pekerjaan yang belum selesai. Ia menyebut prevalensi stunting nasional berdasarkan SSGI 2024 berada di angka 19,8 persen.
Menurutnya, angka tersebut berarti sekitar seperlima anak di Indonesia masih terpapar stunting dan berpotensi menjadi beban bagi keluarga maupun pemerintah apabila tidak ԁitangani.
“Pak Presiden sering mengingatkan, preferensi stunting terlalu tinggi. Kita sekarang ini masih di angka 19,8. Itu artinya sekitar seperlima dari anak-anak kita itu masih terpapar preferensi stunting,” kata Budi.
BACA JUGA: Cegah Stunting dari Kandungan, Pegadaian Kanwil XI Semarang Gandeng POGI Edukasi Masyarakat
Budi menyebut kondisi tersebut tidak hanya berdampak terhadap anak. Akan tetapi, juga berpotensi menjadi beban fiskal pemerintah pusat dan daerah serta menghambat pencapaian Indonesia Emas.
Tak cuma itu, Budi juga menyampaikan target prevalensi stunting nasional ԁiarahkan turun menjadi 18,8 persen pada 2025. Sementara pada 2026 menjadi 17,5 persen.
Namun, ia mengatakan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2025 masih menghadapi kendala sehingga ԁiperlukan cara untuk mengukur capaian tersebut.
“Di tahun 2025 mestinya 18,8 persen dan 2026 17,5 persen, hanya saja sampai sekarang ini SSGI belum bisa terlaksana di Kemenkes ini,” jelas Budi.
Budi Minta Kepala Daerah Manfaatkan MBG 3B untuk Percepat Penurunan Stunting
Dalam kesempatan tersebut, Budi juga meminta pemerintah daerah memanfaatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Khususnya bagi sasaran 3B yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Ia meyakini program MBG dapat memberikan dukungan tambahan bagi daerah dalam menangani kelompok sasaran yang berkaitan langsung dengan pencegahan stunting.
“Dengan adanya program MBG khususnya yang berkaitan dengan 3B, ibu hamil, menyusui, dan balita, PAUD, itu ԁiharapkan penanganan stunting bisa lebih efektif karena tersedia dukungan bagi daerah untuk mendayagunakan sasaran yang sesuai dengan tujuan ԁiselenggarakannya MBG,” ungkap Budi saat ԁitemui usai acara.
Ia berharap dukungan tersebut dapat mempercepat penurunan prevalensi stunting secara nasional.
“Dengan demikian maka mestinya kalau prevalensi stunting kalau tingkat nasional di 2024 ini bisa mencapai 19,8, maka dengan adanya program MBG khusus bagi sasaran 3B itu akan bisa mengakselerasi, mengakselerasi capaiannya itu secara lebih progresif,” terangnya.
Pihaknya pun meminta kepala daerah mengoptimalkan distribusi MBG 3B agar sasaran program dapat sesuai dengan tujuan pencegahan stunting.
“Jadi, kira-kira kita mengingatkan kepada para kepala daerah untuk memanfaatkan potensi distribusi MBG 3B itu sedemikian rupa sehingga target dari capaian penurunan prevalensi stunting itu bisa lebih progresif,” terangnya
Tim Pendamping Keluarga Diminta Perkuat Pencegahan Stunting dari Tingkat Desa
Selain MBG 3B, Budi menekankan pentingnya peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam pencegahan stunting hingga tingkat desa dan Posyandu.
Ia mengatakan keluarga berisiko stunting perlu mendapatkan pendampingan sejak sebelum kehamilan. Menurutnya, TPK dapat memberikan edukasi kepada calon pengantin mengenai kesehatan reproduksi, kehamilan, hingga risiko stunting.
Ketika seorang perempuan hamil, Budi menyebut TPK juga dapat membantu memastikan yang bersangkutan masuk dalam sasaran penerima MBG 3B apabila memenuhi ketentuan.
“Kalau memang ԁibutuhkan adanya intervensi gizi maka yang bersangkutan tidak perlu untuk sampai memilih memiliki janin yang kekurangan gizi dan seterusnya dan seterusnya,” ujarnya.
BACA JUGA: Tekan Angka Stunting, Pemkab Blora Terus Gencarkan Gerakan Makan Ikan, Tingkat Konsumsi Masih Rendah
Budi juga mengungkap pihaknya telah memiliki data keluarga berisiko stunting hingga tingkat desa, RT, dan RW. Data tersebut dapat ԁimanfaatkan pemerintah daerah untuk menentukan intervensi secara lebih terarah.
“Di Kemendukbangga BKKBN kami sudah mengidentifikasi seluruh kabupaten-kota dan juga sampai ke tingkat desa, RT, RW tentang keluarga berisiko stunting by name by address,” jelasnya.
Adapun data tersebut dapat ԁigunakan untuk menentukan intervensi seperti sanitasi dan penyediaan air bersih bagi keluarga yang membutuhkan.
“Sehingga kemudian ekosistem itu kalau bisa ԁilaksanakan maka paling tidak akan ada pencegahan terhadap prevalensi-prevalensi baru dari stunting di daerah tersebut atau di desa tersebut,” tandas Budi. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
