PEKALONGAN, beriajateng.tv – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) didorong turun tangan terkait tayangan salah satu televisi swasta yang belakangan menuai protes dari kalangan pesantren di berbagai daerah.
Hal itu terungkap oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, usai menghadiri FGD bersama puluhan wartawan di Kota Pekalongan, Kamis, 16 Oktober 2025.
“Tayangan itu tentu terikat dengan produk jurnalistik. Di sini kan ada Komisi Penyiaran, kami minta untuk turun tangan dan mengevaluasi terkait dengan apa yang sudah pihak televisi produksi,” terang Mohammad Saleh.
Terkait hal tersebut, ia menyebut perlu adanya tabayyun (kroscek). Terutama, dari pihak televisi swasta untuk bisa mengetahui kehidupan sebenarnya di pesantren.
BACA JUGA: Wakil Ketua DPRD Jateng Mohammad Saleh Dorong Sinergi DPRD-Media: Kawal Pembangunan Daerah
Hal lain akibat peristiwa itu, kata dia, ada hal yang lebih penting, yakni perlunya check and recheck.
“Di mana jika kita amati produk tayangan itu sumber informasinya dari netizen, yakni yang bagaimana, dari pihak mana, dan lain sebagainya,” tutur Saleh yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah itu.
“Saya kira ini menjadi pelajaran bagi semuanya, bahwa sumber informasi itu menjadi hal yang sangat penting. Termasuk prinsip cover both side (berimbang),” imbuhnya.
Di sisi lain, Saleh menekankan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan media dalam membangun daerah secara konstruktif.
BACA JUGA: Pimpinan DPRD Jateng Tak Terima Tunjangan Perumahan, Saleh: Komitmen Jawab Tuntutan Publik
Apalagi, DPRD Jawa Tengah saat ini tengah melakukan sejumlah perubahan dalam sistem kerja agar lebih tertata dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Setiap fraksi dan alat kelengkapan dewan kini memiliki jadwal tugas yang jelas, termasuk mekanisme penerimaan tamu dan kegiatan konsultasi publik.
Menurutnya, perubahan tersebut merupakan bentuk tindak lanjut dari berbagai masukan masyarakat dan mahasiswa. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
