“Nah, setelah itu nanti naik lagi, seminggu lagi naik ke Kabupaten itu ada lagi [dugaan negosiasi suara] di situ. Jadi di setiap ruang pleno di kecamatan, di kabupaten, di provinsi, bahkan di tingkat nasional itu masih belum selesai pemilunya,” tuturnya.
Anggap Sirekap biang persoalan karena banyak suara tak sesuai
Gus Romy, sapaan akrabnya, menganggap Sirekap menjadi biang permasalahan, lantaran, katanya, banyak suara di dalamnya tidak sesuai kenyataan.
“Justru Sirekap ini yang menjadi pangkal muasal persoalan karena angka yang ada di Sirekap ini tidak mencerminkan keadaan, bahkan ngawur-ngawur gitu,” kata Romy.
“Nah, kemarin KPU menginstruksikan penghentian rekapitulasi di tingkat kecamatan itu alasannya adalah opname sistem Sirekap. Ditunda ini kan memberi ruang kepada siapa pun multiaktor untuk bernegosiasi,” tambahnya.
BACA JUGA: Sirekap Lagi-lagi Bermasalah 12 Jam Lebih, Bawaslu Minta KPU RI Tak Terlalu Lama ‘Update Data’
Tak berhenti di situ, ia bahkan menyerukan untuk menghentikan penggunaan Sirekap lantaran sistem itu acap kali memunculkan kekeliruan hitungan.
“Kita hentikan saja Sirekap ini karena dia memberikan panduan yang salah, jadi misguided tabulation. Jadi memberikan sinyal yang salah terhadap tabulasi, harusnya Sirekap ini menjadi data pembanding, ya, second opinion dari riil,” tegas Gus Romy. (*)
