SEMARANG, beritajateng.tv – Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhammad Romahurmuziy, menyebut penghentian Sirekap sementara oleh KPU memunculkan peluang adanya lobi jual-beli suara caleg.
Hal tersebut ia sampaikan.dalam sebuah siniar (podcast) di kanal YouTube “Total Politik” pada Jumat, 23 Februari 2024.
“Pemilu kita itu bukan hanya para politisi yang nyawanya berangkap-rangkap, sehingga kalau dibunuh mati berkali-kali begitu. Tetapi, pemilunya pun ternyata juga berangkap-rangkap,” ujar Romahurmuziy.
BACA JUGA: PDIP Tolak Sirekap, Gibran: Kalau Ada Kecurangan Laporkan Saja, Ada Jalurnya
“Setelah cobolosan selesai, rekapitulasi di tingkat TPS itu ada lagi yang [negosiasi] cari suara di situ. Setelah rekapitulasi di TPS selesai, di PPK ada lagi cari suara di situ. Bahkan sampai KPU menghentikan pleno PPK [Sirekap] itu dugaannya adalah untuk memberikan ruang negosiasi partai-partai politik tertentu kepada PPK,” imbuhnya.
Bahkan, menurutnya, dugaan negosiasi suara tersebut tak hanya mungkin terjadi di tingkat bawah, melainkan hingga tingkat nasional pula.
“Nah, setelah itu nanti naik lagi, seminggu lagi naik ke Kabupaten itu ada lagi [dugaan negosiasi suara] di situ. Jadi di setiap ruang pleno di kecamatan, di kabupaten, di provinsi, bahkan di tingkat nasional itu masih belum selesai pemilunya,” tuturnya.
Anggap Sirekap biang persoalan karena banyak suara tak sesuai
Gus Romy, sapaan akrabnya, menganggap Sirekap menjadi biang permasalahan, lantaran, katanya, banyak suara di dalamnya tidak sesuai kenyataan.
“Justru Sirekap ini yang menjadi pangkal muasal persoalan karena angka yang ada di Sirekap ini tidak mencerminkan keadaan, bahkan ngawur-ngawur gitu,” kata Romy.
“Nah, kemarin KPU menginstruksikan penghentian rekapitulasi di tingkat kecamatan itu alasannya adalah opname sistem Sirekap. Ditunda ini kan memberi ruang kepada siapa pun multiaktor untuk bernegosiasi,” tambahnya.
BACA JUGA: Sirekap Lagi-lagi Bermasalah 12 Jam Lebih, Bawaslu Minta KPU RI Tak Terlalu Lama ‘Update Data’
Tak berhenti di situ, ia bahkan menyerukan untuk menghentikan penggunaan Sirekap lantaran sistem itu acap kali memunculkan kekeliruan hitungan.
