SEMARANG, beritajateng.tv – Ratusan siswa SMAN 11 Semarang menggelar aksi unjuk rasa menuntut transparansi dan tanggung jawab kepala sekolah dalam penanganan kasus konten porno berbasis AI yang melibatkan Chiko Radityatama Agung Putra, alumni seolah tersebut.
Dengan membawa poster bertuliskan “Kami Butuh Keadilan!” dan “Jangan Buta, Usut Tuntas”, ratusan siswa mendesak maju memenuhi halaman sekolah usai apel pagi pada Senin, 20 Oktober 2025. Aksi berlangsung damai namun sarat emosi, dipimpin oleh Albani Telanai, siswa kelas XII yang menjadi orator utama.
Suasana sempat memanas saat para siswa menyoroti sikap kepala sekolah yang dianggap menutup-nutupi klarifikasi terhadap pelaku.
Dalam orasinya, Albani menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap keputusan pihak sekolah yang mengubah forum klarifikasi terduga pelaku menjadi tertutup.
“Kami menindak keberlanjutan dari tanggung jawab kepala sekolah sebagai pemimpin SMA Negeri 11 Semarang,” ujar Albani.
BACA JUGA: Pakar Hukum Sebut Polisi Bisa Jemput Pembuat Konten Porno AI SMAN 11 Semarang: Tanpa Laporan Korban
“Klarifikasi terhadap Chiko seharusnya dilakukan secara terbuka, tapi kepala sekolah malah menutupnya di ruangan tertutup tanpa saksi. Itu mencederai kesepakatan awal,” lanjutnya.
Albani juga menyayangkan sikap kepala sekolah yang mengabaikan kehadiran media yang ingin meminta penjelasan.
“Kepala sekolah baru bergerak ketika ada dinas datang. Bahkan pers pun diabaikan. Kami hanya menuntut kejelasan dan tanggung jawab moral dari pihak sekolah,” katanya.
Albani dan para siswa menuntut agar ada klarifikasi ulang terhadap Chiko secara terbuka dan transparan, sesuai dengan kesepakatan awal.
“Kami ingin keadilan bagi korban, baik siswa maupun alumni. Kepala sekolah wajib turun tangan dan menjelaskan langsung kepada kami,” tegasnya.
Unjuk rasa siswa SMAN 11 Semarang berlanjut proses mediasi
Di tengah sorak-sorai, pihak sekolah akhirnya menerima orasi para siswa. Aksi tersebut berlanjut dalam bentuk proses mediasi antara perwakilan siswa, Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, serta DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana) untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Syamsudin Isnaini, menegaskan bahwa pihaknya telah turun langsung ke SMAN 11 Semarang untuk menjaga agar proses pembelajaran tetap kondusif di tengah kasus yang menyita perhatian publik ini.
“Kami memastikan kegiatan belajar tetap berjalan dengan baik. Jangan sampai kasus ini membuat anak-anak tidak tenang,” ujar Syamsudin.
Ia juga menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama DP3AP2KB membuka layanan trauma healing dan pendampingan hukum bagi korban, termasuk yang berstatus alumni.
“Baik siswa aktif maupun alumni yang menjadi korban akan mendapat pendampingan. Kami juga berkoordinasi dengan LBH untuk memberikan bantuan hukum,” tambahnya.
BACA JUGA: Imbau Korban Rekayasa Cabul SMAN 11 Semarang Lapor Polisi, Polda Jateng Ingatkan Ancaman UU ITE
Menurut Syamsudin, proses hukum terhadap kasus Chiko masih berjalan dan semua pihak diminta menahan diri agar penanganan dapat dilakukan secara objektif dan sesuai ketentuan hukum.
“Kami tidak ingin gegabah. Semua akan berproses sesuai aturan agar tidak menimbulkan polemik baru,” ujarnya.
Kasus menjadi perhatian publik setelah video permintaan maaf Chiko Radityatama Agung Putra beredar luas di media sosial.
Dalam video berdurasi 1 menit 48 detik yang terunggah akun Instagram @sma11semarang.official, Chiko mengaku telah membuat konten pornografi menggunakan AI yang mencatut nama SMAN 11 Semarang.
Chiko, yang tinggal di Asrama Polisi (Aspol) Kabluk, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, dan merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Undip mengaku menyesali perbuatannya.
“Saya minta maaf atas perbuatan saya yang telah mengedit dan mengunggah foto maupun video teman-teman tanpa izin. Video berjudul Skandal SMANSE itu tidak benar adanya, melainkan hanya hasil editan AI,” ucap Chiko dalam video klarifikasinya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
